Fajarasia.id – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyoroti kebijakan yang disebut membatasi penggunaan hijab di institusi pendidikan dan ruang publik di Azerbaijan. Menurutnya, pendekatan yang lebih inklusif diperlukan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
Syahrul menegaskan, hijab tidak dapat disamakan dengan simbol ekstremisme. Baginya, penggunaan hijab merupakan bagian dari ekspresi keimanan yang damai serta hak setiap perempuan muslim dalam menjalankan keyakinannya.
“Pelarangan justru akan menimbulkan luka dan keresahan sosial, bukan persatuan. Kami percaya Pemerintah Azerbaijan yang selama ini moderat dapat menemukan jalan tengah yang lebih inklusif,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan terhadap Azerbaijan yang pada tahun ini menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/PUIC) 2026 di Baku. Dalam forum tersebut, Azerbaijan turut menyatakan komitmen untuk melawan berbagai bentuk Islamofobia di tingkat global.
Menurut Syahrul, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat muslim internasional. Pasalnya, komitmen memerangi Islamofobia di forum internasional dinilai perlu selaras dengan kebijakan yang diterapkan di dalam negeri.
“Tentu menjadi pertanyaan besar bagi publik muslim dunia, bagaimana negara yang memimpin seruan anti-Islamofobia di forum global, justru menerapkan kebijakan yang dapat dimaknai sebagai bentuk Islamofobia di dalam negerinya sendiri,” ujarnya.
Syahrul juga menyoroti komposisi penduduk Azerbaijan yang mayoritas beragama Islam, dengan dominasi komunitas Syiah dan Sunni yang dikenal hidup berdampingan dalam suasana toleran dan moderat. Karena itu, ia menilai penggunaan jilbab semestinya dipandang sebagai bagian dari identitas masyarakat, bukan ancaman bagi negara.
“Oleh karena itu, aspirasi untuk menjalankan ajaran agama secara damai seperti penggunaan jilbab bagi muslimah seharusnya dilihat sebagai bagian dari identitas mayoritas rakyat itu sendiri, bukan sebagai ancaman bagi negara,” katanya.
BKSAP DPR berharap pemerintah Azerbaijan dapat mempertimbangkan solusi yang mengakomodasi kebebasan beragama sekaligus menjaga harmoni sosial, sehingga citra negara yang selama ini dikenal moderat tetap terjaga di mata dunia.***
