Fajarasia.id — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi segera merealisasikan belanja daerah setelah dana sekitar Rp 1 triliun masih mengendap di kas daerah menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Dedi, yang akrab disapa KDM, saat memberikan sambutan dalam pelantikan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025–2030 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat.
Dedi mempertanyakan belum optimalnya penyerapan anggaran tersebut, sementara masyarakat masih membutuhkan perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Hari ini di Kasda Bekasi masih ada Rp1 triliun. Uang dari masyarakat tadi disimpan di BJB, habis itu tidak dibelanjain. Ngapain dikumpulin tidak dibelanjain? Kan ini duit negara. Duit negara harus cepat balik ke rakyat,” kata Dedi.
Menurut dia, anggaran daerah seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program pembangunan yang nyata. Dana yang tersedia perlu diterjemahkan menjadi perbaikan layanan dan fasilitas publik, bukan sekadar tercatat sebagai saldo kas pemerintah.
Dedi juga membandingkan kondisi kas Kabupaten Bekasi dengan situasi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diproyeksikan mengalami defisit anggaran lebih dari Rp 1 triliun.
Ia mengingat kembali pengalamannya ketika menjabat Bupati Purwakarta. Saat itu, Purwakarta pernah menghadapi kondisi keuangan minus Rp 300 miliar, sedangkan Kabupaten Bekasi mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) hingga Rp 1,8 triliun.
Bagi Dedi, pengelolaan APBD perlu diarahkan pada percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain perbaikan jalan rusak, peningkatan sarana pendidikan, serta optimalisasi fasilitas puskesmas dan rumah sakit.
Ia menilai percepatan belanja daerah perlu disertai kepemimpinan yang kuat agar program pemerintah tidak terhambat oleh persoalan koordinasi birokrasi.
Dedi secara khusus meminta Asep Surya Atmaja, yang baru dilantik sebagai Bupati Bekasi, segera mengonsolidasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi program pembangunan.
Menurut Dedi, kepala daerah harus memastikan setiap perangkat daerah bekerja sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas pembangunan infrastruktur.
“Maka saya minta kepada dr. Asep sebagai bupati, pimpin seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Bekasi, tingkatkan layanan masyarakatnya, perbanyak belanja infrastrukturnya,” ujar Dedi.
Percepatan belanja tersebut diharapkan dapat membuat anggaran yang telah tersedia memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bekasi sebelum tahun anggaran berakhir.
Namun, realisasi anggaran tetap perlu memperhatikan perencanaan, ketentuan pengadaan, dan akuntabilitas penggunaan uang negara agar percepatan belanja tidak mengorbankan kualitas pembangunan maupun tata kelola pemerintahan.****
