Fajarasia.id — Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mendorong penguatan penegakan hukum dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kolaborasi Kementerian Kehutanan dan Polri. Ia meminta setiap dugaan keterlibatan korporasi dalam kebakaran ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Rajiv mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam menangani karhutla, termasuk penyelidikan terhadap sejumlah korporasi yang diduga berkaitan dengan kebakaran serta pendalaman dugaan keterlibatan pihak asing.
Menurut Rajiv, perkembangan penyelidikan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Karhutla Komisi IV DPR RI.
“Saya mengapresiasi langkah Polri yang turut terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk menyelidiki sejumlah korporasi yang diduga berkaitan dengan terjadinya kebakaran. Data dan perkembangan penyelidikan ini akan kami bawa ke rapat Panja Karhutla Komisi IV DPR RI untuk menjadi bahan evaluasi bersama,” kata Rajiv dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, Komisi IV DPR membutuhkan data dari aparat penegak hukum untuk mencocokkan informasi yang telah dimiliki sekaligus menilai perkembangan penanganan karhutla di lapangan.
Rajiv menegaskan, upaya mengatasi karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pemerintah juga harus memperkuat pencegahan, mengungkap penyebab kebakaran, serta menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami ingin memastikan penanganan karhutla berjalan serius, baik dari sisi pemadaman, pencegahan, maupun penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar. Persoalan ini harus ditangani secara menyeluruh agar tidak terus berulang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujarnya.
Untuk mencegah kebakaran berulang, Rajiv meminta Kementerian Kehutanan meningkatkan pengawasan di kawasan rawan karhutla, memperkuat pemantauan kondisi lapangan, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan.
Patroli dan pertukaran informasi antarlembaga juga perlu ditingkatkan agar potensi kebakaran dapat diketahui sejak dini. Koordinasi dengan Polri, pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, dan unsur terkait lainnya dinilai penting untuk mempercepat pengerahan sumber daya ketika kebakaran terjadi.
Menurut Rajiv, respons yang cepat dan terintegrasi dapat mencegah api meluas serta menekan dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan.
Ia juga menyoroti karakteristik lahan gambut yang membutuhkan penanganan khusus. Api di kawasan tersebut dapat menjalar di bawah permukaan tanah sehingga berpotensi memicu kebakaran kembali meskipun kobaran api di permukaan telah dipadamkan.
“Jangan sampai api di permukaan sudah padam, tetapi masih ada bara di dalam tanah yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Petugas harus memastikan penanganan benar-benar tuntas,” katanya.
Karena itu, pemantauan setelah pemadaman harus dilakukan untuk memastikan tidak ada bara maupun titik api yang tersisa. Pemerintah juga perlu mengevaluasi tingkat kerusakan kawasan terdampak dan menentukan langkah pemulihan sesuai kondisi di lapangan.
Rajiv berharap pembahasan Panja Karhutla Komisi IV DPR RI dapat mendorong perbaikan kebijakan pencegahan, penanggulangan, dan pengawasan kawasan hutan.
Data penegakan hukum, menurut dia, penting untuk memastikan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap langkah pemerintah dalam menekan kejadian karhutla.
Ia menekankan bahwa sinergi antarlembaga harus berjalan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika kebakaran meluas, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan pengawasan rutin.
“Kolaborasi antarlembaga harus semakin diperkuat agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif, sekaligus memastikan setiap dugaan pelanggaran mendapat perhatian serius,” ujar Rajiv.
Ia berharap penguatan pengawasan, kesiapan penanganan di lapangan, dan penegakan hukum dapat mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak yang berulang.****
