Fajarasia.id – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai tidak bisa hanya berfokus pada upaya pemadaman api. Dampak yang ditimbulkan dinilai jauh lebih luas, mulai dari ancaman kesehatan masyarakat hingga kerusakan habitat satwa dan ekosistem yang membutuhkan waktu panjang untuk pulih.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap aspek ekologis dalam penanganan karhutla. Menurutnya, negara tidak boleh menunggu hingga situasi berkembang menjadi bencana nasional untuk bertindak maksimal.
“Jangan sampai kita baru bergerak maksimal ketika situasi sudah dinyatakan sebagai bencana nasional. Ketika api meluas, asap mengancam warga, dan habitat satwa mulai musnah, negara harus hadir dengan seluruh kapasitas yang diperlukan,” kata Selly dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Selly menegaskan bahwa kebakaran hutan bukan semata persoalan api yang harus dipadamkan, melainkan juga ancaman nyata terhadap keselamatan manusia, flora, dan fauna. Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan tidak hanya dilihat dari banyaknya operasi pemadaman, tetapi juga dari seberapa besar kerusakan yang berhasil dicegah.
Menurut dia, salah satu dampak yang kerap luput dari perhatian adalah rusaknya habitat alami berbagai spesies akibat kebakaran yang berulang. Pemerintah dinilai perlu memasukkan perlindungan keanekaragaman hayati ke dalam strategi penanggulangan karhutla secara menyeluruh.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan kawasan yang rentan secara ekologis, penyelamatan satwa terdampak, hingga program rehabilitasi habitat pascakebakaran. Upaya pemulihan, kata Selly, harus mampu menyentuh akar persoalan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Jangan sampai api berhasil dipadamkan, tetapi kerusakan ekologis dibiarkan menjadi persoalan berikutnya. Pemulihan harus menyentuh akar masalah, memulihkan habitat, mencegah kebakaran berulang, dan memastikan kawasan yang rusak tidak kembali menjadi objek eksploitasi,” ujarnya.
Selain itu, Selly juga menyoroti pentingnya percepatan respons pemerintah ketika daerah mulai kewalahan menghadapi kebakaran. Ia menilai penambahan personel, peralatan, dukungan logistik, pelayanan kesehatan, hingga evakuasi warga harus dapat dilakukan tanpa harus menunggu perdebatan mengenai status bencana.
“Ketika pemerintah daerah mulai kewalahan, yang dibutuhkan adalah tambahan kapasitas dan kecepatan respons, bukan menunggu perdebatan status selesai,” katanya.
Menurut Selly, berulangnya karhutla setiap tahun menjadi indikator bahwa evaluasi dan upaya pencegahan masih perlu diperkuat. Pemerintah didorong tidak hanya fokus pada penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi juga mencari akar penyebab yang membuat kebakaran terus berulang dari tahun ke tahun.
Caption Foto: Asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah. DPR mengingatkan agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga perlindungan lingkungan, satwa liar, dan pemulihan ekosistem yang terdampak.***
