Fajarasia.id — Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut dia, upaya pencegahan hingga pemadaman kebakaran harus dilakukan secara terpadu agar penanganannya lebih efektif dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.
Syarif menilai keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta instansi yang menangani kehutanan, harus diikuti koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah.
“Jangan sampai nanti saling menyalahkan. Oh, ini tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B, tapi tanggung jawab kita bersama,” kata Syarif dalam keterangan persnya, Minggu (18/10/2026).
Ia menegaskan, karhutla yang berulang setiap tahun seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem mitigasi dan kesiapsiagaan. Pemerintah pusat perlu memiliki perencanaan yang jelas agar dapat bergerak cepat ketika kebakaran kembali terjadi.
“Semestinya dengan peristiwa-peristiwa tahunan ini, pemerintah pusat sudah membuatkan rencana mitigasi-mitigasi apabila ini terjadi lagi di tahun ke depan,” ujarnya.
Menurut Syarif, evaluasi tersebut penting untuk memastikan langkah pencegahan berjalan optimal, proses pemadaman lebih cepat, serta risiko kerusakan lingkungan dan gangguan terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Syarif juga mengingatkan bahwa penanganan kebakaran di lahan gambut memiliki tantangan tersendiri. Api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi juga dapat menjalar di bawah tanah sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan sepenuhnya.
Karena itu, strategi pemadaman harus disesuaikan dengan karakteristik lahan. Upaya pembasahan gambut dan pencegahan titik api baru perlu menjadi bagian dari langkah penanganan untuk mencegah kebakaran meluas.
Selain pemadaman, pemerintah juga diminta memperhatikan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan petugas pemadam, pemulihan lingkungan, serta kegiatan ekonomi yang terganggu akibat kebakaran dan kabut asap.
Menurut dia, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari kesiapan mencegah kejadian berulang dan memulihkan wilayah terdampak.
“Jadi jangan berjalan hanya mengedepankan sektor masing-masing,” tandasnya.
Syarif berharap penguatan koordinasi antarlembaga disertai evaluasi mitigasi yang berkelanjutan dapat membuat penanganan karhutla lebih terarah. Dengan pembagian tugas yang jelas dan kerja sama yang efektif, pemerintah diharapkan mampu menekan risiko kebakaran sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan.****
