Fajarasia.id — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memastikan kepentingan publik dan perlindungan pekerja tetap menjadi prioritas.
Pesan tersebut disampaikan Novita saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan 15 calon anggota Dewas RRI periode 2026–2031 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Novita menyoroti nasib kontributor, tenaga honorer, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) RRI di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Jangan sampai efisiensi anggaran justru membuat pekerja yang berada di garis depan penyiaran menanggung beban paling besar,” kata Novita dalam keterangan tertulis.
Ia meminta calon Dewas menjelaskan langkah konkret untuk memastikan hak dan keberlanjutan pekerjaan para pekerja RRI tetap terlindungi.
Menurut Novita, karakter RRI sebagai lembaga penyiaran publik membuat orientasi lembaga tersebut berbeda dari media komersial. Pelayanan kepada masyarakat, kata dia, tidak semestinya ditentukan hanya berdasarkan pertimbangan pasar atau efisiensi.
Kelompok Rentan Harus Mendapat Ruang
Novita juga meminta Dewas RRI mendatang memperkuat akses bagi kelompok masyarakat yang selama ini berpotensi kurang terwakili dalam ruang pemberitaan dan penyiaran.
Kelompok tersebut mencakup penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, serta kelompok minoritas.
“Lembaga penyiaran publik harus hadir untuk mereka yang suaranya sering tidak terdengar. Kalau kelompok rentan tidak mendapatkan ruang yang layak, lalu di mana fungsi publik RRI?” ujarnya.
Ia menilai tantangan Dewas RRI ke depan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan kelembagaan. Independensi, perluasan akses publik, transformasi digital, hingga perlindungan pekerja juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
RRI, menurut dia, perlu menyesuaikan diri dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat tanpa kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penyiaran yang mengemban mandat pelayanan publik.
Efisiensi Jangan Hilangkan Mandat Publik
Novita menegaskan efisiensi anggaran tetap dapat dilakukan, tetapi tidak boleh mengorbankan pekerja maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita membutuhkan dewas yang berani menjaga pekerja, melindungi kelompok rentan, dan memastikan uang negara benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas,” katanya.
Ia berharap Dewas RRI periode mendatang mampu menjaga keseimbangan antara pengelolaan lembaga yang efisien, perlindungan sumber daya manusia, independensi penyiaran, dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi.
Dengan demikian, RRI diharapkan tetap menjadi ruang bersama bagi publik sekaligus mampu menghadapi perubahan teknologi dan perilaku audiens tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai lembaga penyiaran publik.****
