Fajarasia.id – Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay, mendukung pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut polemik ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkaitan dengan operasi politik.
Willem menduga polemik tersebut tidak sekadar menyangkut dokumen pendidikan, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan persaingan politik menjelang Pemilu 2029. Namun, dugaan tersebut merupakan pandangan Willem dan belum membuktikan adanya operasi politik yang terorganisasi.
“Pernyataan Pak Jokowi menanggapi isu ijazah Mas Wapres ada operasi politik dan ada penumpang gelap membuat kebakaran jenggot tentu punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Willem kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).
Menurut Willem, polemik ijazah Jokowi telah berlangsung hampir dua tahun sebelum bergulir ke proses hukum. Setelah itu, isu serupa, menurut dia, beralih menjadi persoalan yang menyangkut ijazah Gibran.
Willem turut menyinggung sejumlah pihak yang selama ini mempersoalkan ijazah Gibran. Ia menilai perkembangan isu tersebut patut dilihat dalam konteks dinamika politik nasional, terutama menjelang kontestasi politik mendatang.
Willem menduga upaya mempersoalkan ijazah Gibran melalui jalur hukum memiliki konsekuensi politik, termasuk kemungkinan memengaruhi posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Ia juga menilai isu tersebut berpotensi berlanjut ke ranah parlemen setelah proses di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Usaha Deni Indrayana mempersoalkan ijazah Wapres itu, targetnya adalah pemakzulan Gibran sebagai Wapres,” ujarnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan penilaian Willem terhadap motif pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah Gibran. Motif politik yang ia duga itu tidak dapat dianggap sebagai fakta tanpa bukti pendukung.
Willem juga menyampaikan penafsirannya terhadap putusan MK terkait permohonan yang menyangkut Gibran. Penafsiran tersebut merupakan pandangan pribadinya, bukan kesimpulan resmi MK.
Ia kemudian mengaitkan polemik ijazah Jokowi dan Gibran dengan kemungkinan munculnya persoalan serupa terhadap Presiden Prabowo Subianto. Willem menduga isu ijazah dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi peta persaingan politik menuju Pemilu 2029.
“Target utamanya adalah menggagalkan Prabowo maju di Pemilu 2029 dengan isu ijazah,” kata Willem.
Dugaan tersebut disampaikan Willem tanpa disertai bukti yang dipaparkan dalam keterangannya untuk menunjukkan adanya rencana terkoordinasi guna menggagalkan pencalonan Prabowo.
Sebelumnya, Jokowi menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran sebagai bagian dari operasi politik yang ditunggangi pihak tertentu.
“Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” kata Jokowi, Jumat (16/10/2026) yang lalu.
Jokowi mengatakan dirinya tidak terlalu mempermasalahkan polemik tersebut. Pernyataan itu kemudian mendapat dukungan dari Willem, yang menilai isu ijazah perlu dilihat tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari kemungkinan kepentingan politik di balik perkembangannya.
Meski demikian, dugaan mengenai motif politik di balik polemik ijazah Jokowi dan Gibran tetap perlu diuji berdasarkan fakta dan bukti. Pemisahan antara proses hukum, pernyataan politik, dan dugaan para pihak menjadi penting agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi kesimpulan yang belum terverifikasi.***
