Fajarasia.id — Pemerintah menargetkan nilai ekspor nikel Indonesia mencapai 45 miliar hingga 50 miliar dolar AS pada 2026. Target tersebut diharapkan tercapai melalui percepatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat daya saing industri nasional.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan target tersebut dalam forum Bali Tech Week 2026 di Sanur, Denpasar.
Bahlil mengatakan, nilai ekspor nikel Indonesia pada 2023 tercatat mencapai 34 miliar dolar AS. Pemerintah kemudian menetapkan target peningkatan ekspor hingga melampaui 40 miliar dolar AS pada 2026.
“Ekspor nikel kita di tahun 2023 itu mencapai 34 miliar US dolar, dan saya targetkan di tahun 2026 itu harus melebihi 40 miliar US dolar, mungkin sekitar kurang lebih 45 sampai 50 miliar US dolar,” kata Bahlil, sebagaimana dikutip pada Selasa (20/10/2026).
Menurut Bahlil, hilirisasi menjadi strategi penting untuk mengubah pola ekonomi Indonesia yang selama ini masih bergantung pada ekspor bahan mentah. Melalui pengolahan di dalam negeri, komoditas sumber daya alam diharapkan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
“Ini adalah sebuah langkah maju untuk bagaimana menciptakan nilai tambah terhadap komoditas kita,” ujarnya.
Bahlil menegaskan, kebijakan hilirisasi tidak hanya difokuskan pada sektor nikel. Pemerintah telah menetapkan 28 komoditas dari berbagai sektor sebagai sasaran pengembangan industri berbasis sumber daya alam.
Komoditas tersebut mencakup mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, perikanan, hingga kelautan. Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai sekitar 618 miliar dolar AS hingga 2040.
Menurut Bahlil, kebijakan hilirisasi merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus memastikan kekayaan alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Ia juga menyinggung tantangan yang dihadapi Indonesia ketika membatasi ekspor bahan mentah, termasuk gugatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Meski demikian, pemerintah memandang hilirisasi sebagai langkah strategis agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga mampu menjadi pemain penting dalam rantai pasok industri global.
Bahlil menilai percepatan hilirisasi dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga di atas 6 persen, bahkan mencapai 8 persen.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Indonesia perlu menggeser sumber pertumbuhan ekonomi dari ketergantungan pada konsumsi menuju kegiatan produktif yang menghasilkan nilai tambah, memperluas investasi, dan menciptakan lapangan kerja.
Ia turut mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan penguasaan negara atas kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan percepatan hilirisasi, pemerintah berharap manfaat ekonomi dari pengolahan nikel dan komoditas lainnya dapat dinikmati lebih luas di dalam negeri. Strategi ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat industri nasional dan meningkatkan posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi global.****
