Fajarasia.id – Kementerian PPN/Bappenas menilai Indonesia membutuhkan perubahan mendasar dalam cara mengelola pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Pendekatan pembangunan yang selama ini berjalan dinilai perlu bertransformasi menuju sistem yang lebih berkelanjutan melalui penerapan ekonomi sirkular.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, mengatakan pengelolaan ekonomi dan lingkungan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang saling terkait.
“Kita perlu memandang bahwa pengelolaan ekonomi dan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kita membutuhkan transformasi sistemik di sepanjang rantai nilai, mulai dari desain produk, efisiensi material, model bisnis sirkular, hingga pemulihan sumber daya,” kata Teguh dalam peluncuran Peta Jalan dan Rencana Aksi Daerah Ekonomi Sirkular (RAD-ES) Jawa Barat 2026-2045.
Menurut kajian Bappenas, persoalan kehilangan dan pemborosan pangan menjadi tantangan serius. Secara global, food loss and waste menyumbang sekitar 8-10 persen emisi gas rumah kaca. Jika tidak ada perubahan kebijakan dan pola pengelolaan, tingkat kehilangan serta pemborosan pangan di Indonesia berpotensi mencapai 344 kilogram per kapita per tahun pada 2045.
Tantangan tersebut semakin relevan bagi Jawa Barat. Provinsi ini tercatat sebagai wilayah dengan timbulan sampah tertinggi ketiga di Indonesia, mencapai 3,4 juta ton pada 2025. Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, sebanyak 23 daerah bahkan berstatus darurat sampah.
Di sisi lain, susut dan sisa pangan secara nasional diperkirakan mencapai 23 juta hingga 48 juta ton per tahun. Kawasan Bandung Raya menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan volume sekitar 1,5 juta ton setiap tahun.
Melihat kondisi tersebut, Bappenas mendorong penerapan ekonomi sirkular sebagai salah satu solusi untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru.
Pada kesempatan yang sama, diluncurkan program Food Loss and Waste Emission Reductions for Climate-Smart Foodsheds (FLOWER) yang diinisiasi Global Green Growth Institute (GGGI) bersama IKEA Foundation. Peluncuran ini sekaligus menandai Jawa Barat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki dokumen perencanaan ekonomi sirkular di tingkat daerah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sumasna, mengatakan penerapan ekonomi sirkular dan program FLOWER berpotensi menekan jumlah sampah hingga 45-50 persen sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
“Ke depannya, diharapkan daerah dan pelaku usaha bisa melanjutkan praktik ekonomi sirkular secara mandiri serta memperluas penerapannya sesuai kebutuhan wilayah,” ujarnya.
RAD-ES Jawa Barat disusun dengan fokus pada tujuh sektor prioritas, yakni pangan, plastik, tekstil, konstruksi, elektronik, otomotif, dan kertas. Ketujuh sektor tersebut dipilih karena memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah sekaligus peluang tinggi untuk menerapkan prinsip ekonomi sirkular.
Implementasi peta jalan tersebut diharapkan mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,2 hingga 6 persen serta membantu penurunan emisi gas rumah kaca hingga 31,65 persen pada 2045.
Kuasa Usaha ad interim Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Marco Bonetti, menegaskan ekonomi sirkular menjadi salah satu prioritas utama kerja sama Uni Eropa dengan Indonesia. Menurut dia, pengurangan susut dan sampah pangan merupakan langkah penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Country Representative GGGI Indonesia, Rowan Fraser, menilai limbah seharusnya tidak lagi dipandang sebagai masalah semata, melainkan sumber daya yang masih dapat dimanfaatkan.
“Menjaga pangan agar tidak terbuang berarti menurunkan emisi, memperkuat penghidupan, dan membangun sistem pangan yang lebih tangguh,” kata Fraser.
Melalui transformasi ini, Jawa Barat diharapkan tidak hanya mampu mengurangi persoalan sampah dan pemborosan pangan, tetapi juga menjadikan limbah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.****
