Fajarasia.id – Pemerintah terus mematangkan kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dunia yang berpotensi memengaruhi harga serta pasokan energi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan dinamika global menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan subsidi, khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram.
Menurut dia, kondisi geopolitik saat ini masih menyimpan risiko yang dapat berdampak terhadap pasar energi global. Mulai dari konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, hingga gangguan pada jalur distribusi energi dunia menjadi faktor yang perlu diantisipasi pemerintah.
“Kita harus melihat perkembangan global karena gejolak tersebut bisa memengaruhi harga minyak dan pasokan energi,” ujar Laode dalam diskusi bertajuk Meramu Kebijakan Subsidi Tepat, Mampukah Negara Melindungi Hak Rakyat?, Kamis (24/9/2026).
Ia menilai, apabila negara-negara produsen energi membatasi ekspor akibat meningkatnya risiko geopolitik, maka tekanan terhadap pasokan energi dunia akan semakin besar. Karena itu, Indonesia perlu menyiapkan strategi agar tetap mampu menjaga ketahanan energi sekaligus melindungi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah telah melakukan penataan kebijakan subsidi sejak 2024. Tahap awal difokuskan pada pendataan penerima manfaat, kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan mekanisme distribusi.
Pada 2025, kebijakan tersebut mulai diuji coba melalui sosialisasi dan implementasi terbatas. Sementara pada 2026, pemerintah memperluas pemanfaatan sistem digital, termasuk melalui Merchant Apps Pertamina (MAP), untuk meningkatkan akurasi penyaluran subsidi.
Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah penggunaan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam transaksi LPG 3 kilogram. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memetakan pola konsumsi masyarakat dan pelaku usaha secara lebih akurat.
Meski demikian, Laode menegaskan pemerintah masih berada pada tahap pemadanan data. Tahapan tersebut dinilai penting sebelum masuk ke proses pembatasan atau penentuan kategori penerima subsidi.
“Tujuannya memang agar subsidi tepat sasaran, tetapi penerapannya harus bertahap dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Deputy Director Commercial PT Surveyor Indonesia, M. Chairudin, menilai validasi data menjadi kunci keberhasilan kebijakan subsidi tepat sasaran. Menurut dia, data penerima manfaat harus terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ia mencontohkan, hasil verifikasi sering menemukan perbedaan antara data administratif dengan kebutuhan aktual masyarakat. Dalam beberapa kasus, pengguna LPG yang tercatat sebagai rumah tangga ternyata juga menjalankan usaha mikro yang membutuhkan konsumsi energi lebih besar.
Karena itu, proses verifikasi dan pembaruan data secara berkala dinilai penting agar kebijakan subsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.****
