Fajarasia.id — Pemerintah menyiapkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi guru secara bertahap mulai 2027. Kebijakan ini disiapkan untuk menjawab kebutuhan tenaga pendidik yang diperkirakan mencapai sekitar 464.000 orang di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan kesempatan mengikuti seleksi CPNS guru tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan baru. Guru yang telah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan memenuhi persyaratan administrasi juga dapat mengikuti seleksi.
Kesempatan serupa diberikan kepada sekitar 172.000 guru non-ASN yang saat ini mengajar di sekolah negeri, sesuai persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
“CPNS yang dari 464.000 itu terbuka,” kata Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.
Menurut dia, skema tersebut tetap berbasis seleksi. Artinya, kesempatan mengikuti rekrutmen terbuka bagi kelompok yang memenuhi ketentuan, tetapi pengangkatan menjadi PNS tetap mengikuti mekanisme dan kebutuhan formasi pemerintah.
Selain membuka seleksi CPNS, pemerintah juga menyiapkan perubahan status bagi guru PPPK paruh waktu.
Sekitar 242.000 guru PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Mereka juga akan diangkat sebagai pegawai pemerintah pusat melalui mekanisme pengalihan, bukan melalui seleksi CPNS.
Selain itu, sekitar 6.000 guru PPPK paruh waktu yang menjalankan tugas sebagai guru tetapi masih memiliki surat keputusan sebagai tenaga pelaksana juga akan dialihkan statusnya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan tata kelola guru sekaligus upaya pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga pendidik.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa pendaftaran CPNS bagi guru yang memenuhi ketentuan mulai dibuka pada awal 2027. Guru PPPK penuh waktu juga diberikan kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi PNS, dengan tetap memperhatikan persyaratan, kebutuhan formasi, dan mekanisme seleksi yang berlaku.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta pemenuhan kebutuhan guru tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah. Pemerintah dinilai perlu memiliki peta kebutuhan yang lebih rinci berdasarkan lokasi, mata pelajaran, dan jenjang pendidikan.
Dengan pemetaan tersebut, rekrutmen diharapkan dapat diarahkan ke sekolah dan daerah yang benar-benar mengalami kekurangan guru.
Untuk mendukung penataan tersebut, Komisi X DPR dan pemerintah juga menyepakati penyesuaian pagu anggaran Kemendikdasmen 2027 menjadi Rp89,1 triliun. Dari tambahan anggaran Rp28 triliun, sekitar Rp23 triliun dialokasikan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Dengan demikian, agenda pendidikan 2027 tidak hanya diarahkan pada pembukaan rekrutmen baru, tetapi juga penataan status ratusan ribu guru yang sudah mengabdi di sekolah negeri.****
