Fajarasia.id — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa isu mengenai adanya surat presiden terkait pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tidak benar.
Pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya kabar di publik yang menyebutkan adanya rencana pergantian pucuk pimpinan Polri.
“Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri,” kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa (4/8).
Ia menambahkan, masyarakat diimbau agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak memiliki dasar dan kebenaran.
“Sebaiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya,” ujarnya.
Menurut Habiburokhman, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, ia meminta publik untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan kabar, terutama yang berkaitan dengan institusi negara.
Komisi III DPR RI, yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas serta mendukung kinerja Polri dalam menjalankan tugasnya.
Habiburokhman menekankan bahwa hubungan antara DPR dan Polri tetap berjalan baik, dan tidak ada pembahasan resmi mengenai pergantian Kapolri di tingkat legislatif maupun eksekutif.
Dengan pernyataan ini, DPR berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah dan lembaga terkait diingatkan untuk terus memberikan klarifikasi agar publik memperoleh informasi yang benar dan terpercaya.***
