Fajarasia.id — Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus, menyerukan kolaborasi strategis antara pemerintah dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) guna mengatasi ketimpangan distribusi tenaga medis di Indonesia. Seruan ini disampaikan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 IDI yang digelar di Jakarta.
Dalam pernyataannya, Benyamin menekankan bahwa kemitraan antara Kementerian Kesehatan dan IDI merupakan elemen kunci dalam transformasi sistem kesehatan nasional. “Tujuan utamanya adalah memastikan layanan kesehatan yang merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran sentral IDI dalam menjaga standar profesi kedokteran, menegakkan etika, serta menjamin mutu pelayanan medis. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Benyamin mengungkapkan bahwa saat ini masih terjadi ketidakseimbangan jumlah dokter antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung mengalami kelebihan tenaga medis, sementara banyak daerah lain masih kekurangan.
“Diperlukan kebijakan terpadu agar distribusi tenaga medis lebih adil,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya penghargaan dan insentif bagi tenaga kesehatan yang mengabdi di wilayah terpencil sebagai bentuk pemulihan martabat profesi dokter.
Momentum peringatan 75 tahun IDI, lanjut Benyamin, harus dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara organisasi profesi dan pemerintah. “Mari jadikan momen ini sebagai titik awal energi baru dalam kolaborasi demi Indonesia yang lebih sehat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum IDI, Slamet Budianto, menyatakan komitmen IDI untuk terus menjaga integritas profesi, memperkuat solidaritas antaranggota, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan kesehatan nasional.
“IDI bukan sekadar organisasi profesi, tetapi bagian dari sejarah perjuangan bangsa dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan,” ungkap Slamet. Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan pemerintah menjadi landasan penting dalam mewujudkan kebijakan kesehatan yang adil dan berpihak pada rakyat.***
