Fajarasia.id – Drama politik di Kabupaten Jember memasuki babak baru. Wakil Bupati Djoko Susanto resmi melayangkan gugatan perdata terhadap Bupati Jember Muhammad Fawait dengan tuntutan ganti rugi mencapai Rp25,5 miliar. Gugatan ini menambah catatan unik dalam sejarah politik daerah, mengingat keduanya baru saja terpilih bersama dalam Pilkada 2024.
Djoko menilai dirinya dipinggirkan secara sistematis sejak awal periode pemerintahan 2025–2030. Ia mengaku tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis, kewenangannya dipersempit, hingga merasa hanya menjadi “figuran” dalam roda pemerintahan.
Rincian Gugatan
Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jember, Djoko menuntut Rp24,5 miliar sebagai kerugian materiil. Angka itu disebut mencakup biaya politik Pilkada, operasional, transportasi, akomodasi, hingga honor tim hukum. Selain itu, ia juga menuntut Rp1 miliar sebagai kerugian immateriil atas nama baik dan kehormatan yang dianggap tercoreng.
Tak hanya menggugat bupati, Djoko juga melayangkan gugatan terhadap seorang warga bernama Agus Mashudi senilai Rp1,5 miliar. Gugatan ini disebut berkaitan dengan perjanjian pembagian kewenangan antara bupati dan wakil bupati.
Ironisnya, Djoko dan Fawait sebelumnya maju bersama sebagai pasangan calon yang diusung koalisi besar berisi 15 partai politik. Koalisi tersebut berhasil mengalahkan pasangan Hendy Siswanto–Balya Firjaun Barlaman dari PDIP. Namun, keharmonisan yang ditampilkan saat kampanye kini berubah menjadi konflik terbuka di meja pengadilan.
Biasanya, perselisihan politik diselesaikan lewat rapat tertutup atau mediasi internal. Namun di Jember, sengketa ini justru berlanjut ke jalur hukum dengan nominal gugatan yang fantastis.
Situasi ini menambah keresahan masyarakat Jember yang sebelumnya berharap koalisi besar menjadi jaminan stabilitas pemerintahan. Alih-alih fokus pada pembangunan, publik kini disuguhi drama politik yang menyeret nama kepala daerah dan wakilnya.
Dengan gugatan ini, Jember seakan naik kasta: dari kota tembakau menjadi “kota gugatan”. Konflik elite yang seharusnya bisa diredam justru berubah menjadi tontonan publik dengan nilai kerugian miliaran rupiah.
