Fajarasia.id – Parlemen Vietnam menyetujui reformasi birokrasi besar-besaran yang akan memangkas hingga 20 persen jabatan di badan pemerintahan. Jumlah kementerian akan dikurangi dari 18 menjadi 14 dan mulai berlaku pada 1 Maret.
Mengutip dari Reuters, Jumat (21/2/2025), lebih dari 97 persen anggota parlemen yang hadir mendukung rencana ini. Amandemen undang-undang tentang organisasi pemerintahan telah disahkan untuk memungkinkan reformasi ini.
Reformasi tersebut juga mencakup pemangkasan empat lembaga pemerintah dan lima saluran televisi negara. Reformasi ini bertujuan untuk menghemat anggaran serta meningkatkan efisiensi administrasi.
Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam, menekankan langkah ini tidak hanya menghemat biaya tetapi juga meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan. Investor dan diplomat menyambut baik rencana ini, meskipun mereka mengantisipasi adanya keterlambatan administratif dalam jangka pendek.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa reformasi ini tidak akan menghambat persetujuan proyek investasi. Dalam perubahan struktur kementerian, Kementerian Perencanaan dan Investasi akan digabung dengan Kementerian Keuangan.
Sementara itu, Kementerian Transportasi dan Kementerian Konstruksi juga akan digabungkan. Selain itu, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan akan dilebur dengan Kementerian Pertanian.
Seiring dengan perubahan ini, parlemen meratifikasi pengangkatan dua wakil perdana menteri baru. Dengan pengangkatan tersebut, jumlah wakil perdana menteri meningkat dari lima menjadi tujuh.
Reformasi ini mencerminkan tren global pemotongan biaya pemerintahan pascapandemi, langkah serupa yang diterapkan di Argentina dan Amerika Serikat. Media Vietnam melaporkan restrukturisasi ini akan berdampak pada 100.000 pejabat negara, meskipun belum ada rincian mengenai nasib mereka.
Wakil Perdana Menteri Nguyen Hoa Binh menegaskan bahwa pegawai berkinerja buruk harus dikeluarkan dari sistem. Ia menekankan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi pejabat yang tidak kompeten.
Pemerintah berharap reformasi ini akan mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pemangkasan kementerian bertujuan mengurangi birokrasi yang berbelit serta memastikan investor asing tetap tertarik dengan iklim investasi di Vietnam.
Penyederhanaan struktur pemerintahan ini sejalan dengan visi modernisasi negara, di mana efisiensi anggaran menjadi salah satu prioritas utama. Reformasi ini juga merupakan bagian dari upaya jangka panjang Vietnam dalam meningkatkan daya saing ekonomi.
Pemerintah berjanji bahwa perampingan ini tidak akan mengganggu layanan publik. Selain itu, pemerintah akan tetap menjaga keseimbangan antara reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi.***
