Fajarasia.id – Kabar mengejutkan datang dari Timur Tengah. Uni Emirat Arab (UEA) disebut tengah menyiapkan langkah besar untuk mengambil alih pengelolaan seluruh urusan sipil di Jalur Gaza. Rencana ini dikaitkan dengan fase kedua perjanjian gencatan senjata perang, dan disebut mendapat dukungan penuh dari Israel serta melibatkan koordinasi dengan Amerika Serikat.
Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh media Israel, Channel 12, yang dikutip Middle East Monitor pada Selasa (3/2/2026). Dalam laporannya, Channel 12 menyebut UEA telah menggelar serangkaian pembicaraan intensif dengan Washington dan Tel Aviv terkait kemungkinan Abu Dhabi memegang kendali penuh atas administrasi sipil Gaza.
UEA dikabarkan tidak hanya ingin mengawasi urusan sipil, tetapi juga menyiapkan investasi besar-besaran. Disebutkan, dana miliaran dolar akan segera digelontorkan, dengan rencana investasi lanjutan menyusul pada tahap berikutnya.
“Beberapa miliar dolar akan ditransfer segera, dengan investasi lanjutan yang akan menyusul,” tulis laporan tersebut.
Menurut sumber, draf kesepakatan sudah mulai dipertukarkan meski masih menunggu persetujuan final dari Israel. Dukungan dari Tel Aviv disebut menjadi faktor penting dalam kelancaran rencana ini.
Dalam skema tersebut, UEA akan mengelola pasar dan aktivitas perdagangan di Gaza. Untuk mendukung operasional, pasukan keamanan bersenjata akan dikerahkan guna menjaga pusat-pusat logistik yang akan dibangun di berbagai titik wilayah.
Channel 12 juga melaporkan bahwa perusahaan keamanan swasta asal Amerika Serikat akan ikut terlibat dalam pengamanan dan distribusi. Bahkan, UEA disebut berencana membeli seluruh barang yang masuk ke Gaza dari Israel serta menggunakan kontraktor Israel dalam proses pembangunan. Pusat distribusi yang ada akan ditingkatkan menjadi hub logistik, yang kemudian menjadi titik pengiriman barang ke sektor swasta di Gaza.
Langkah ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pengamat internasional, terutama terkait dampaknya terhadap masa depan Palestina. Apakah rencana UEA akan menjadi jalan keluar bagi krisis kemanusiaan di Gaza, atau justru menimbulkan dinamika baru di kawasan yang sudah lama dilanda konflik?
