Fajarasia.id – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho melakukan kunjungan kerja ke tiga Polda besar di Pulau Jawa, yakni Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, dan Polda Jawa Barat. Agenda utama kunjungan tersebut adalah memastikan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Irjen Agus menegaskan bahwa penerapan ETLE merupakan bentuk komitmen Polri dalam menghadirkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Sistem ini juga bertujuan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan.
“Digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, tapi wujud pelayanan publik yang berkeadilan dan humanis. ETLE memberi kepastian hukum dan rasa aman bagi pengguna jalan,” ujar Agus, Sabtu (25/10/2025).
Fokus Optimalisasi di Jawa Timur
Dalam kunjungannya ke Polda Jawa Timur, Irjen Agus meninjau langsung pusat komando ETLE dan berdialog dengan petugas lapangan. Provinsi ini menjadi perhatian khusus karena memiliki jaringan ETLE statis dan mobile yang cukup luas.
Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan penyempurnaan sistem agar seluruh titik kamera ETLE berfungsi maksimal dan memberikan efek edukatif bagi masyarakat.
“Kami pastikan seluruh perangkat ETLE beroperasi dengan baik. Koordinasi dengan Korlantas terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem,” kata Iwan.
Sinergi Teknologi dan Edukasi Publik
Irjen Agus juga menekankan pentingnya kolaborasi antara teknologi, sumber daya manusia, dan edukasi publik dalam mendukung keberhasilan ETLE. Menurutnya, keberhasilan digitalisasi Korlantas tidak hanya diukur dari jumlah kamera yang terpasang, tetapi dari kepercayaan publik terhadap sistem tersebut.
“Digitalisasi harus hidup di lapangan, bukan hanya di atas kertas. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas berjalan sesuai harapan dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.****
