Fajarasia.id — Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menilai pengelolaan wilayah perbatasan negara membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) lintas komisi. Hal ini disampaikannya usai mengikuti kunjungan kerja Panja Perbatasan Negara Komisi II DPR RI ke Jayapura, Papua.
Menurut Taufan, persoalan perbatasan tidak bisa hanya ditangani oleh Komisi II karena kompleksitasnya melibatkan banyak aspek. “Idealnya persoalan pengelolaan perbatasan kita ini harus ditangani lintas komisi dalam bentuk Pansus. Kalau Panja hanya Komisi II, jujur saja sangat kewalahan,” tegasnya.
Ia menyoroti minimnya pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan perbatasan, padahal mereka paling memahami kondisi sosial, ekonomi, dan geografis wilayahnya. Taufan juga mengungkapkan bahwa masyarakat perbatasan lebih bergantung pada negara tetangga untuk kebutuhan pokok karena harga barang lebih murah dibandingkan di Indonesia.
Politisi Fraksi Golkar tersebut menekankan pentingnya kehadiran negara melalui kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat perbatasan, termasuk skema subsidi kebutuhan dasar. Ia juga menilai lemahnya pengelolaan perbatasan disebabkan kurang solidnya keterlibatan kementerian dan lembaga terkait.
Taufan membandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang telah mengelola perbatasan secara modern dan terintegrasi, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Kenapa kita tidak bisa? Ini harus bisa. Semua variabel tantangan itu harus kita jawab melalui Pansus lintas komisi dan lembaga,” ujarnya.
Meski demikian, Taufan tetap optimistis dengan komitmen pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dalam memperjuangkan isu perbatasan. Ia menegaskan bahwa perbatasan adalah wajah dan halaman terdepan negara yang harus dijaga demi kedaulatan dan martabat bangsa.
