Fajarasia.id – Ketua DPP PKB Daniel Johan menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak wacana pilkada melalui DPRD. Menurutnya, usulan tersebut tetap perlu dikaji secara objektif sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi.
“Usulan melalui DPRD merupakan upaya agar demokrasi semakin efektif membawa kesejahteraan rakyat. Mekanisme ini bagian utuh dari prinsip demokrasi, selama dirancang dengan tata kelola yang kuat dan terbuka,” kata Daniel kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Daniel menilai salah satu aspek penting dalam skema pilkada via DPRD adalah pelaksanaan uji publik calon kepala daerah secara terbuka dan partisipatif. Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menilai rekam jejak, kapasitas, dan integritas calon.
“Suara publik tetap menjadi faktor penentu dalam proses politik,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPR ini juga menyoroti tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Menurutnya, mekanisme lewat DPRD bisa menjadi opsi untuk menekan biaya politik yang kerap menjadi persoalan dalam demokrasi elektoral.
“Diskursus ini masih terbuka untuk dikaji lebih dalam dengan melibatkan publik secara luas, agar mekanisme yang dipilih benar-benar memperkuat demokrasi dan menghadirkan pemimpin berkualitas,” paparnya.
Daniel mengingatkan bahwa dulu gubernur dipilih bukan hanya karena popularitas, melainkan dari kalangan bupati dan wali kota terbaik yang terbukti mampu membawa kemajuan daerah.
“Dulu setiap gubernur yang dipilih merupakan para bupati dan wali kota terbaik, bukan sekadar populer. Kita berharap hal itu bisa diwujudkan kembali,” imbuhnya.
LSI Denny JA sebelumnya merilis survei terkait wacana pilkada via DPRD. Hasilnya, 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju, 28,6 persen setuju, dan 5,3 persen tidak tahu/tidak menjawab. Penolakan paling keras datang dari kalangan Gen Z.
“Dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata peneliti LSI, Ardian Sopa, saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
