Fajarasia.co : Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi meminta semua pihak menghentikan polemik penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan lebih baik fokus terhadap persiapan jelang 2024.
Dikarenakan menurut Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional (DPN) Seknas Jokowi, Dono Prasetyo, Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan menguras energi hingga anggaran fantastis.
Untuk itu, ia berharap semua pihak berpegang pada pernyataan Presiden Jokowi yang sudah final menetapkan Pemilu dan Pilkada Serentak digelar 2024.
“Kita punya pemimpin Presiden yang sah, maka kita pegang pernyataannya. Keputusan Jokowi itu sudah final dan mengikat,” tegas Dono, Selasa (11/4/2022).
Menurutnya, semua pihak lebih baik fokus terhadap persiapan mudik Lebaran 2022, dikarenakan setelah dua tahun lamanya masyarakat tidak pernah merasakan mudik.
Tentunya, kata dia, mudik Lebaran 2022 akan menjadi persoalan besar jika tidak dipersiapkan secara matang.
“Setelah pernyataan Presiden rakyat bisa dengan tenang kembali melaksanakan mudik lancar. Itu yang harus kita persiapkan ke depan karena ini hajatan besar setelah 2 tahun pandemi, harus tetap menjaga protokol kesehatan jangan sampai setelah Lebaran itu nanti terjadi pelonjakan covid-19,” tegas Dono.
Adapun Dono juga meminta para partai politik fokus menyiapkan kader terbaik untuk menjadi Kepala Daerah. Sosialisasi mengenai anggaran Pemilu serentak dan pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga harus terus digenjot agar transparansi.
“Kita kembali harus fokus, hentikan polemik tentang penundaan Pemilu,” pungkas Dono.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi meminta jajarannya menyampaikan kepada publik bahwa jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak sudah ditetapkan agar tidak muncul isu lain seperti adanya upaya penundaan pemilu di masyarakat.
“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat Pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” ujar Presiden.
Presiden juga menjelaskan, tahapan Pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.(Din)
