Fajarasia.id – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Rizki Faisal, menyatakan bahwa Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 menghasilkan penegasan penting mengenai karakter organisasi partai yang menjunjung prinsip kesetaraan di antara seluruh kader.
Menurut Rizki, kesimpulan tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menekankan perlunya pengelolaan partai secara transparan, adil, dan inklusif, sehingga Golkar menjadi wadah bersama bagi seluruh kader tanpa kecuali.
“Tidak boleh ada lagi sekat-sekat yang membatasi kader berdasarkan asal proses, latar belakang, atau kedekatan struktural,” kata Rizki di Jakarta, Senin (22/12).
Ia menuturkan, forum Rapimnas juga menepis pandangan sempit terkait sistem kaderisasi yang selama ini kerap muncul di internal partai.
Menurutnya, setiap kader yang mengikuti mekanisme organisasi serta patuh pada ketentuan partai memiliki peluang yang setara untuk berperan dalam kepemimpinan.
“Dalam Rapimnas, Ketum Bahlil menegaskan bahwa Golkar adalah milik bersama. Kepemimpinan harus lahir dari proses, prestasi, serta komitmen terhadap ideologi dan aturan partai,” katanya.
Lebih lanjut, Rizki menegaskan kembali identitas Golkar sebagai partai yang berpijak pada aspirasi rakyat. Ia menyebut prinsip suara rakyat adalah suara Golkar tetap menjadi pijakan utama dalam setiap pengambilan keputusan politik.
“Golkar bukan milik elit, bukan milik darah biru, dan bukan milik segelintir orang. Golkar adalah milik rakyat Indonesia,” katanya.
Rizki juga menilai bahwa Partai Golkar kini menunjukkan keseriusan untuk meninggalkan praktik-praktik feodalisme yang dinilai tidak lagi relevan.
Budaya politik yang terlalu bergantung pada figur tertentu, menurutnya, perlu digantikan dengan sistem yang lebih profesional.
“Tidak boleh ada lagi budaya feodal. Partai harus dikelola secara modern, rasional, dan berbasis kinerja,” kata dia.
Ia menambahkan, semangat pembaruan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing Golkar dalam menghadapi dinamika politik nasional ke depan.
