Respons Legislator PKB atas Kritik Menko Cak Imin terhadap Ritel Modern: Peringatan untuk Keadilan Ekonomi

Respons Legislator PKB atas Kritik Menko Cak Imin terhadap Ritel Modern: Peringatan untuk Keadilan Ekonomi

Fajarasia.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim atau yang akrab disapa Nunik, mengimbau publik agar tidak menyikapi secara berlebihan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), terkait dampak keberadaan ritel modern terhadap kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Nunik, komentar Cak Imin sebaiknya dipahami sebagai bentuk evaluasi terhadap arah kebijakan ekonomi nasional, bukan sebagai serangan terhadap pelaku usaha besar. Ia menilai kritik tersebut sebagai ajakan untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkeadilan.

“Pernyataan Gus Muhaimin adalah sinyal penting bagi pelaku industri besar agar lebih aktif membina UMKM di sekitarnya. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi juga menyentuh akar rumput,” ujar Nunik dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Ketua DPW PKB Lampung itu menegaskan bahwa UMKM telah lama menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, terutama saat menghadapi tekanan krisis. Namun, ia juga mengakui bahwa dominasi ritel modern kerap membuat pelaku UMKM kesulitan bersaing, terutama dalam hal akses pasar dan distribusi.

“Penting untuk membaca kritik ini dalam semangat meritokrasi ekonomi. Siapa pun yang berkontribusi nyata dan bekerja keras harus mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang, bukan hanya mereka yang memiliki modal besar,” jelasnya.

Sebagai solusi, Nunik mendorong pemerintah dan pelaku usaha besar untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara ritel modern dan UMKM lokal. Ia menyarankan agar ritel besar menyediakan ruang khusus bagi produk UMKM, memberikan pelatihan manajemen, serta membangun sistem distribusi yang lebih terbuka.

“Kita tidak menolak keberadaan industri besar, tapi kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berjalan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan yang bijak,” tutupnya.***

Pos terkait