Fajarasia.co – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 membantu meningkatkan ketepatan sasaran program pemerintah. Menurutnya, Regsosek adalah titik utama untuk menyejahterakan bangsa.
Ia menjelaskan, Regsosek adalah pendataan secara komprehensif penduduk Indonesia. Melingkupi demografi, perumahan, kondisi disabilitas, kepemilikan aset hingga informasi geospasial.
“Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi ini merupakan titik utama perjalanan panjang kita untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Upaya ini, disatupadukan dan menyempurnakan agar efektif, mencapai tujuan dan sasarannya,” kata Suharso bertajuk ‘Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui Registrasi Sosial Ekonomi’, Rabu (14 /9/2022) kemerin.
Menurutnya, dalam kondisi saat ini dunia dihadapkan dengan upaya untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Ditambah, adanya tantangan dan krisis di berbagai aspek.
Ia mencontohkan, pemerintah yang mengambil tindakan memberikan perlindungan sosial seperti bansos. Langkah ini perlu, dan salah satu caranya melalui Regsosek yang akan dilakukan BPS pada Oktober mendatang.
“Ini untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Sehingga kita bisa kurangi kesalahan eksklusi dan inklusi ,” ujarnya melalui rilis yang diterima , Kamis (15/9/2022).
Lebih lanjut, Suharso menjelaskan, Regsosek memiliki dua pilar. Pertama, adalah proses pemutakhiran data agar lebih lengkap dan memiliki tingkat akurasi tinggi.
“Regsosek akan berusaha mewujudkan pilar tersebut. Dengan data yang mencukupi, program pemerintah akan tepat sasaran dan berdaya ungkit yang maksimal,” jelasnya.
Sementara, pilar kedua melingkupi terintegrasinya berbagai program yang dijalankan pemerintah. Dimana saat ini, kata Suharso, masih terfragmentasi atau terpisah.
“Pilar kedua pengintegrasian ini bisa diwujudkan (dengan mengacu pada Regsosek). Sehingga program pemerintah berjalan tepat sasaran,” kata dia.
Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi Dimulai dari Desa
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pendataan Regsosek harus dimulai dengan prinsip bottom up bukan top down . Karena penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa.
Ia mengakui, pendataan belum tentu mudah karena ada tantangan yang harus dihadapi. Seperti sulitnya medan untuk menjangkau daerah tertentu.
Oleh karena itu, pendataan Regsosek dengan prinsip bottom up dapat dimulai dari desa. Sebab, desa paling paham tentang komunitasnya sendiri.
“Kalau top down nggak akurat. Kami di Dukcapil saja cukup rumit karena setiap hari ada warga yang lahir, menikah, meninggal, cerai, pindah rumah, pindah status,” ungkap TIto.
Ia berpendapat jika data ingin real time, maka pendataan dari desa itu penting. Karena kondisi di lapangan, lanjut Tito, bersifat dinamis.
“Desa paham komunitasnya. Siapa yang kaya atau miskin. Nanti dari desa ke camat. Camat pengungkit. Kami pengungkit terus menerus. Lalu, bikin platform yang kuat sekali karena data itu sangat dinamis,” katanya.****
