Fajarasia.id – Kementerian PUPR memulai pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) ini dibuat untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan sanitasi layak di DKI Jakarta.
Proyek ini merupakan kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Pembangunan ditandai dengan penandatanganan Paket 1 Wastewater Treatment Plant (WWTP) atau Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Jumat ( 23/12/2022).
Penandatanganan tersebut antara PPK Air Minum dan Sanitasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jakarta Metropolitan dengan penyedia jasanya. Penyedia jasa terpilih adalah Obayashi – Wijaya Karya – Jaya Konstruksi – JFE Engineering Joint Venture.
“Kepada Pemprov DKI, sistem ini dibangun untuk mendukung DKI, karena itu kami mengharapkan kerja sama yang baik. Kemudian masa pelaksaan pekerjaan IPAL selama 78 bulan itu terlalu lama, saya minta untuk dilakukan percepatan,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sebanyak 15 zona wilayah pembangunan sudah ditetapkan sebagai lanjutan rencana induk pengelolaan air limbah DKI Jakarta tahun 2012. Hal tersebut dijelaskan Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti.
Menurutnya, prioritas pembangunan pertama yang akan dibangun Kementerian PUPR adalah Zona 1 dan Zona 6. Zona tersebut meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.
“Lingkup pekerjaan berupa konstruksi IPAL beserta jaringan perpipaan air limbah, yang terdiri dari 4 paket konstruksi dan 1 paket jasa konsultansi, termasuk paket 1 yang ditandatangani hari ini, yang dibiayai loan serta 2 paket konstruksi yang dibiayai APBD DKI Jakarta,” kata Dirjen Diana.
“Lingkup pekerjaan Zona 1 berupa konstruksi IPAL beserta jaringan perpipaan air limbah, yang terdiri dari 4 paket konstruksi dan 1 paket jasa konsultansi, termasuk paket 1 yang ditandatangani hari ini, yang dibiayai loan serta 2 paket konstruksi yang dibiayai APBD DKI Jakarta,” kata Dirjen Diana.
Kontrak paket 1 yang ditandatangani memiliki total nilai kontrak Rp3,3 triliun dan masa pelaksanaan pekerjaan selama 78 bulan. Untuk Zona 6 (Fase 1) akan dibangun IPALD di kawasan Duri Kosambi seluas 7,13 hektare.
Ini ditargetkan akan melayani 4 Kota Administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Layanan tersebut akan mencakup 12 kecamatan dengan jumlah penduduk terlayani sebanyak 180.800 jiwa.****
