Fajarasia.id – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) demi menghadirkan pemimpin berkualitas sekaligus menekan praktik politik uang.
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menekankan perlunya langkah konkret untuk memberantas kecurangan dalam pilkada. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menyebut salah satu akar masalah politik uang adalah tingginya syarat pencalonan kepala daerah.
Menurut Andy, ketentuan minimal dukungan yang harus dipenuhi kandidat, baik dari partai politik maupun jalur perseorangan, sering kali mendorong praktik transaksional sejak awal. “Semakin berat syarat yang ditetapkan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan kandidat. Hal ini membuka peluang terjadinya jual beli kursi dan berpotensi melahirkan korupsi ketika mereka menjabat,” jelasnya.
PSI menilai pemangkasan syarat pencalonan menjadi langkah penting untuk memutus rantai politik uang. Dengan membuka akses pencalonan lebih luas, peluang terjadinya praktik transaksional dapat ditekan sejak awal kontestasi.
Andy menambahkan, pelonggaran syarat pencalonan akan membawa tiga dampak positif bagi masyarakat:
- Pilihan lebih beragam: kompetisi semakin sehat sehingga kualitas pemimpin yang terpilih meningkat.
- Biaya politik lebih rendah: beban kandidat dan kewajiban mahar politik dapat ditekan.
- Dorongan bagi partai: partai akan lebih serius menyiapkan kader terbaik karena persaingan semakin terbuka.
“Jika syarat pencalonan dibuka seluas mungkin, kandidat akan semakin beragam dan kualitas kompetisi akan meningkat. Pada akhirnya, masyarakatlah yang diuntungkan,” tegas Andy.
Langkah ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi terciptanya pilkada yang lebih demokratis, transparan, dan bebas dari praktik politik uang.
