Fajarasia.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri langsung penyerahan barang bukti hasil sitaan senilai Rp13 triliun dari kasus korupsi terkait fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya. Acara berlangsung di Kejaksaan Agung pada Senin (20/10/2025).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyoroti potensi besar dari dana tersebut untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Dengan anggaran sebesar ini, kita mampu melakukan renovasi terhadap lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo, menekankan pentingnya peningkatan kualitas sarana pendidikan demi masa depan generasi muda.
Tak hanya pendidikan, Prabowo juga mengungkapkan rencana pembangunan kampung nelayan sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat pesisir. Ia menjelaskan bahwa satu kampung nelayan membutuhkan dana sekitar Rp22 miliar, dan dengan Rp13 triliun, pemerintah dapat membangun sekitar 600 kampung nelayan.
Menurut perhitungan Presiden, satu kampung nelayan dapat menampung hingga 2.000 kepala keluarga atau sekitar 5.000 jiwa. Jika program ini terealisasi untuk 600 kampung, maka sekitar 3 juta warga Indonesia akan mendapatkan hunian yang layak dan fasilitas penunjang kehidupan.
“Target kita hingga akhir 2026 adalah membangun 1.100 desa nelayan. Ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial,” tambahnya.
Langkah ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mengalihkan hasil kejahatan korupsi menjadi sumber daya pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat.***
