Fajarasia.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait lainnya untuk membahas penurunan peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index). Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri juga hadir di Istana Kepresidenan untuk mendengarkan langsung arahan dari Kepala Negara.
Menteri Koordinator Bidang Politik. Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengapresiasi lembaga Tranparency International Indonesia (TII). Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan akan dilakukan sesuai dengan arahan kebijakan dari Presiden Jokowi.
“Kami berdiskusi dengan tetap menghormati dan menghargai serta mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII). Maka kita menyampaikan tentu akan melakukan perbaikan-perbaikan dan dalam waktu dekat akan mendapat arahan khusus sebagai kebijakan negara,” kata Mahfud dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/2/2023).
Pemerintah, lanjutnya, menghargai hasil penilaian TII terhadap Indonesia. Angka-angka tersebut, menurutnya, bukan sebuah fakta melainkan persepsi yang masih terbatas pada bidang-bidang tertentu.
“Jadi tidak apa-apa, kami hanya ingin menyatakan bahwa itu semua bukan fakta tapi persepsi. Ini juga baru terbatas pada hal-hal tertentu,” ucapnya.
Mahfud memastikan, Presiden Jokowi dalam waktu beberapa hari ke depan akan kembali memanggil sejumlah menteri. Hal ini bertujuan untuk menentukan langkah yang harus diambil ke depan.
Pemerintah, kata dia, tengah dan terus memperbaiki sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Melalui SPBE, Mahfud mengatakan tidak akan ada lagi aksi tawar menawar maupun lainnya.
Mahfud mengatakan, pemerintah akan mengontrol semua melalui SPBE. Kontrol ini menurut Mahfud akan terlihat tidak hanya untuk tingkat kementerian/lembaga namun juga ke pemerintah daerah.****
