Fajarasia.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan menjadikan Papua sebagai pusat pengembangan energi berbasis tanaman, termasuk kelapa sawit, tebu, dan singkong. Menurutnya, langkah ini diharapkan mampu mendorong kemandirian energi di Papua sekaligus menekan ketergantungan pada pasokan BBM dari luar daerah.
Dalam arahannya kepada para kepala daerah Papua di Istana Negara, Selasa (16/12), Prabowo menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya lokal dapat membuat harga energi lebih terjangkau. Ia juga menyinggung potensi pemanfaatan tenaga surya dan tenaga hidro skala kecil untuk menjangkau wilayah terpencil.
“Papua punya sumber energi yang sangat baik. Kita berharap dalam lima tahun ke depan semua daerah bisa swasembada pangan dan energi,” ujar Prabowo.
Namun, wacana penanaman sawit di Papua menuai sorotan dari Daniel Johan, anggota Komisi IV DPR sekaligus Ketua DPP PKB. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak membuka hutan baru demi ekspansi sawit.
“Pengalaman pahit di berbagai daerah, di mana alih fungsi hutan untuk sawit dan tambang memicu banjir dan krisis ekologis, harus menjadi pelajaran serius,” kata Daniel, Kamis (18/12).
Daniel menegaskan bahwa Papua bukan sekadar lahan kosong untuk komoditas, melainkan benteng ekologi penting bagi Indonesia. Ia menekankan perlunya kajian lingkungan yang ketat, perlindungan masyarakat adat, serta tata ruang yang jelas sebelum kebijakan energi berbasis sawit dijalankan.
“Jika penanaman dilakukan di lahan eksisting tentu tidak masalah. Tapi jangan ada pembukaan hutan baru, apalagi di daerah pegunungan dan jalur DAS,” tegasnya.
Menurut Daniel, Indonesia masih memiliki lebih dari 16 juta hektare lahan sawit yang dapat dioptimalkan tanpa harus membuka hutan baru. Ia menilai kemandirian energi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan permanen dan penderitaan masyarakat Papua.
Dengan pernyataan ini, PKB menekankan bahwa pembangunan energi di Papua harus berbasis kehati-hatian, agar tujuan swasembada energi tidak berujung pada krisis ekologis di masa depan.
