Fajarasia.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya menjadi fasilitator dialog antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan Timur Tengah. Langkah ini dinilai sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyambut baik niat tersebut, namun menekankan perlunya kalkulasi matang sebelum Indonesia mengambil peran sebagai fasilitator. “Niat Presiden sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif, tetapi membutuhkan perhitungan yang cermat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).
Hasanuddin menyampaikan tiga pertimbangan utama:
Penerimaan kedua pihak – Fasilitator harus diterima baik oleh AS maupun Iran. Dengan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dipimpin AS, ia menilai Iran mungkin sulit menerima peran Indonesia secara penuh.
Komitmen serius – Proses mediasi membutuhkan waktu, tenaga, dan anggaran besar. Ia mempertanyakan kesiapan Presiden maupun Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menjalankan peran tersebut secara berkelanjutan.
Kepentingan nasional – Setiap langkah diplomasi harus jelas manfaatnya bagi Indonesia. Hasanuddin menekankan perlunya kalkulasi strategis agar keterlibatan Indonesia tidak sekadar simbolis.
Sebagai alternatif, Hasanuddin menilai peran Indonesia lebih relevan jika difokuskan pada konflik perbatasan Thailand–Kamboja, mengingat Indonesia merupakan bagian dari ASEAN dan memiliki kepentingan langsung menjaga stabilitas kawasan.
Langkah diplomasi ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, namun DPR mengingatkan bahwa setiap keputusan harus diambil dengan pertimbangan strategis demi kepentingan nasional.***
