Realitarakyat.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memilih bungkam dan menutup mulutnya dengan kertas saat ditanya perihal penggeledahan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke sejumlah ruang fraksi di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Heru enggan berkomentar saat ditanya awak media disela peninjauannya di Kali Pesanggrahan, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat pada Kamis (19/1/2023).
Sebagai informasi, KPK melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Sejumlah ruangan mulai dari Lantai 10, 8, 6, 4, dan 2.
Sebelumnya, dokumen dan alat elektronik tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Salah satunya, dokumen yang membahas penyertaan modal pada Perumda Sarana Jaya di DPRD DKI.
“Tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang diantaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Dikatakan Ali, ada enam ruangan di DPRD DKI Jakarta yang digeledah tim penyidik tadi malam. Berdasarkan informasi yang diterima Okezone, dua di antaranya merupakan ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan mantan Wakilnya, M Taufik.
“Setidaknya ada enam ruangan yang dilakukan penggeledahan diantaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta,” jelas Ali.(Arf)
