Fajarasia.id – Rencana pemerintah mengirim pasukan TNI ke Gaza setelah Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace (BOP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai beragam peringatan dari berbagai pihak.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam agenda hegemonik Amerika Serikat dan Israel. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Sudarnoto Abdul Hakim, menilai misi International Stabilization Force (ISF) berpotensi lebih condong pada stabilisasi pascakonflik, bukan misi perdamaian sejati. “Indonesia harus berhati-hati. Jangan sampai terperangkap dengan agenda menundukkan Gaza,” tegasnya.
Amnesty Internasional Indonesia juga menyuarakan kekhawatiran. Direktur Eksekutif Usman Hamid menilai, pengiriman pasukan TNI ke Gaza berisiko menempatkan Indonesia dalam mekanisme yang justru memperkuat pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Israel. “Keikutsertaan ini bisa memperparah penindasan terhadap warga Palestina,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai jumlah pasukan yang dikirim tidak perlu terlalu besar hingga 20.000 personel. Ia menekankan pentingnya proporsionalitas dengan kondisi geografis Gaza yang relatif kecil. Utut berharap keterlibatan Indonesia lebih fokus pada misi penjaga perdamaian dan pemulihan Gaza pascakonflik.
Deretan peringatan ini menegaskan bahwa keputusan mengirim TNI ke Gaza bukan sekadar soal diplomasi, melainkan menyangkut posisi Indonesia dalam menjaga prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.
