Pemerintah Diminta Pertahankan Status Kaldera Toba di Unesco

Pemerintah Diminta Pertahankan Status Kaldera Toba di Unesco

Fajarasia.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti peringatan UNESCO terhadap Kaldera Toba. Ia meminta pemerintah segera bertindak agar status global geopark tidak dicabut.

Evita menekankan pencabutan status Unesco bukan hanya isu pariwisata, tetapi berdampak luas. Dia menilai ini menunjukkan lemahnya tata kelola warisan geologi nasional.

“Peringatan yellow card dari Unesco adalah tamparan atas pengelolaan geologi nasional,” kata Evita. Hal itu disampaikannya melalui Rilis berita yang dikutip Redaksi Pada Sabtu (24/5/2025).

“Peringatan ini membuktikan kita belum siap menjaga aset bumi yang sangat strategis,” katanya. Menurutnya, ini mencerminkan buruknya pengelolaan geologi yang mempengaruhi pariwisata nasional.

Geopark Kaldera Toba mendapat kartu kuning dari Unesco pada sidang September 2023. Sidang ini menemukan banyak kekurangan dalam pengelolaannya.

Kartu kuning diberikan karena pengelolaan Kaldera Toba masih lemah dan tidak terpadu. Keterlibatan masyarakat dalam edukasi dan pariwisata juga rendah.

Unesco mencatat belum ada standar informasi di setiap situs geologi di kawasan itu. Selain itu, fasilitas pendukung dinilai tidak memadai dan kurang perawatan.

Badan Pengelola Geopark juga dianggap kurang aktif dalam forum Unesco regional dan internasional. Hal ini memperlemah posisi Kaldera Toba di tingkat global.

Tim Unesco menyarankan adanya riset berkelanjutan dan kerja sama antarlembaga terkait. Mereka juga menyoroti pentingnya edukasi geologi, biologi, dan budaya di kawasan geopark.

Evita menegaskan perlunya tata kelola lintas sektor yang lebih efektif dan terkoordinasi. Ia meminta kerja sama konkret antar instansi untuk mengatasi masalah ini.

“Pengelola daerah dan pusat harus sejalan, termasuk regulasi teknis harus diperkuat,” ucap Evita. Tanpa koordinasi, menurutnya, kebijakan hanya akan bersifat tambal sulam.

Evita mendesak kementerian dan pengelola segera menindaklanjuti catatan dari Unesco. Tenggat evaluasi ulang tinggal satu bulan lagi.

“Gunakan sisa waktu untuk perbaikan. Yellow card ini sudah muncul dua tahun lalu,” ujarnya. Ia menyayangkan belum adanya kemajuan berarti sejak peringatan awal diberikan.

Evita mengingatkan pencabutan status bisa berdampak besar pada pariwisata nasional. Karena itu, pengelolaan Kaldera Toba harus ditingkatkan sesuai standar global.

“Geopark Kaldera Toba punya potensi besar sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan,” ujar Evita. Menurutnya, standar internasional Unesco harus benar-benar diterapkan.

Evita mencatat Kaldera Toba menarik 420 ribu turis mancanegara pada 2024. Kunjungan ini menjadi bukti pentingnya menjaga status Unesco.

Turis asal Malaysia paling banyak, yaitu 116.622 orang. Turis dari Singapura, Tiongkok, dan Australia juga signifikan.

“Geopark ini jadi pintu masuk pariwisata Sumatera Utara dan sekitarnya,” kata Evita. Artinya, ia memiliki dampak ekonomi besar baik pusat maupun daerah.

Ia khawatir pencabutan status akan menurunkan minat wisatawan internasional. Terlebih, Danau Toba adalah destinasi super prioritas nasional.

“Status Unesco menarik minat wisatawan dan mendukung banyak event internasional,” ucap Evita. Jika dicabut, citra Danau Toba bisa menurun drastis di mata dunia.

Jika kunjungan menurun, usaha masyarakat lokal juga akan terdampak. Hal ini berpengaruh langsung pada perputaran ekonomi di sekitar kawasan wisata.

Evita menyebut Danau Toba menyerap investasi 7,5 juta USD dari Januari hingga September 2024. Investasi itu berupa infrastruktur, fasilitas wisatawan, dan atraksi wisata.

“Status Unesco ini harus dijaga,” kata Evita. Menurutnya, kehilangan status ini bisa merugikan perekonomian dan reputasi nasional.

Evita juga menyoroti dana alokasi khusus sebesar Rp56,6 miliar untuk Kaldera Toba pada 2024. Dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan penguatan kawasan.

“Anggaran ini juga atas dukungan DPR,” ujarnya. Maka, ia menuntut tanggung jawab dari pengelola dan pemerintah.

“Segera kejar ketertinggalan dan penuhi kewajiban Unesco,” kata Evita. Ini menyangkut citra pariwisata dan kredibilitas Indonesia dalam konservasi alam.****

Pos terkait