Fajarasia.id – Tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia kembali mencuat setelah sejumlah lembaga internasional memberikan penilaian negatif atas kondisi ekonomi nasional. Moody’s terbaru menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, menyusul koreksi dari MSCI dan Goldman Sachs.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai penurunan tersebut mencerminkan melemahnya konsistensi kebijakan pemerintah serta kualitas tata kelola, termasuk dalam pengelolaan Danantara dan arah investasi. “Moody’s menilai menurunnya prediktabilitas kebijakan yang melemahkan efektivitas, serta tata kelola pemerintahan yang belum optimal,” ujarnya.
Said mengingatkan bahwa peringatan serupa telah lama disampaikan IMF dan International Debt Relief (IDR), terutama terkait rasio utang pemerintah yang kini mencapai 349,9% dari pendapatan negara. Kondisi ini, menurutnya, memperburuk persepsi investor, terbukti dari kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) yang turun drastis dari 40% pada 2021 menjadi hanya 14% di akhir 2025.
Ia mendorong pemerintah melakukan reformasi struktural di sektor keuangan dan fiskal, termasuk menjaga independensi bursa dan OJK, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengawasan di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Said juga menekankan perlunya restrukturisasi belanja negara untuk menekan defisit dan mengurangi beban utang.
“Presiden harus memberikan peta jalan reformasi fiskal yang jelas agar kepercayaan investor pulih. Kepastian fiskal adalah kunci untuk menjaga stabilitas pasar keuangan,” tegasnya.
