Fajarasia.id – Partai Amanat Nasional (PAN) merespons usulan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia soal koalisi permanen. PAN sepakat, namun menilai aturan itu harus dimasukkan ke dalam UU Pemilu.
“Pernyataan Mas Bahlil patut diapresiasi. Jika koalisi permanen jadi keputusan politik seluruh partai, maka harus masuk pasal di UU Pemilu. PAN satu pemikiran dengan Golkar,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, Sabtu (6/12/2025).
Viva menyebut isu koalisi permanen selalu muncul dalam pembahasan revisi UU Pemilu, namun belum pernah diatur secara resmi. Meski demikian, ia mengingatkan wacana ini punya konsekuensi politik besar.
Menurutnya, jika presiden terpilih hanya didukung partai minoritas di DPR, potensi instabilitas politik bisa terjadi. “Presiden bisa tersandera politik DPR karena kekuatan minoritas,” ujarnya.
Viva menegaskan desain regulasi harus cermat agar koalisi permanen tidak menimbulkan masalah baru. Ia menambahkan, sejak pemilu 1999, setiap presiden pasti berusaha membangun mayoritas di DPR. Dengan presidential threshold dihapus, pilpres 2029 diprediksi akan memunculkan banyak pasangan calon.
Sebelumnya, Bahlil mengusulkan koalisi permanen saat HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12). Ia menekankan pemerintahan Prabowo-Gibran butuh stabilitas dan koalisi harus solid. “Jangan koalisi in-out,” kata Bahlil.
