Fajarasia.id – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyampaikan keprihatinan atas tertangkapnya sejumlah oknum jaksa dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Banten dan Hulu Sungai Utara (HSU). Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum yang terbukti melakukan korupsi harus ditindak secara tegas.
“Sangat disayangkan ada oknum penegak hukum yang justru terlibat dalam praktik korupsi. Komisi III memandang hal ini sebagai peringatan serius,” kata Nasir kepada wartawan, Sabtu (20/12).
Nasir menyatakan keyakinannya bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin akan mengambil langkah tegas terhadap jajarannya yang tersangkut kasus korupsi. Ia menilai komitmen Jaksa Agung sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.
“Jaksa Agung memiliki komitmen yang sama dengan Presiden Prabowo untuk menindak tegas pelaku korupsi,” ujarnya.
Komisi III DPR, lanjut Nasir, terus mendorong KPK agar konsisten menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan. Menurutnya, langkah OTT yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan visi pemberantasan korupsi yang digariskan pemerintah.
“Integritas dan transparansi yang menjadi asas KPK membuat kami yakin tidak ada praktik ‘main mata’ antara KPK dan Kejaksaan. Komitmen pimpinan kedua lembaga tegak lurus dengan semangat merah putih,” tegasnya.
Rangkaian OTT dalam Sehari
KPK sebelumnya mengumumkan tiga OTT dalam satu hari.
Banten: OTT terhadap oknum jaksa pada Rabu (17/12) sore.
Bekasi, Jawa Barat: OTT terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara bersama sejumlah pihak.
Kalimantan Selatan: OTT terhadap Kajari Hulu Sungai Utara (HSU) terkait dugaan pemerasan.
Langkah KPK ini kembali menegaskan komitmen lembaga antirasuah dalam menindak praktik korupsi, termasuk yang melibatkan aparat penegak hukum.****
