Fajarasia.id i Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperluas akses perumahan bagi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, salah satu upaya dilakukan dengan menaikkan anggaran perumahan, agar Program Bedah Rumah menjangkau seluruh kabupaten kota Indonesia.
“Kami berterimakasih pada presiden. Anggaran kami dinaikkan dari 5 trilliun tahun ini, tahun depan jadi 10 triliun lebih,” ujar Maruarar dalam acara Akad Massal 50.030 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci yang dihadiri Presiden Prabowo di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Dari total anggaran tersebut, Maruarar menegaskan bahwa sekitar 80 persen dialokasikan langsung untuk rakyat, khususnya melalui program Bedah Rumah. “80 persen anggaran kami buat rakyat melalui program Bedah Rumah,” ucapnya.
Maruarar menyampaikan pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak daerah belum tersentuh Program Bedah Rumah. Ia menilai pemerataan program perumahan masih perlu terus diperkuat.
“Tahun ini ada 222 kabupaten/kota yang tidak ada program Bedah Rumah. Bahkan dalam lima tahun terakhir, ada 22 kabupaten yang tidak pernah mendapatkannya,” kata Ara.
Namun, Maruarar menyebut berkat kebijakan berbasis data dan prinsip keadilan, itu memperkuat pemerataan program perumahan nasional. Ia memastikan tahun 2026 seluruh kabupaten dan kota memperoleh Program Bedah Rumah.
Maruarar mengungkapkan, program ini menjadi sangat penting karena masih terdapat 26,9 juta rakyat Indonesia yang memiliki rumah tetapi dalam kondisi tidak layak huni. Karena itu, peningkatan anggaran diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut program rumah subsidi menjadi jalan bagi masyarakat memiliki hunian layak. Program tersebut dinilai menjangkau masyarakat luas di seluruh Indonesia.
“Tadi kita menyaksikan penyerahan 50.030 unit rumah subsidi di 33 provinsi,” kata Agus. Ia berharap program ini memperluas akses kepemilikan rumah yang sehat dan terjangkau.
Agus menegaskan pemerintah akan terus mendorong perluasan program perumahan bersama Kementerian PKP. Ia menyebut, upaya tersebut juga mencakup renovasi rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
“Masih banyak masyarakat kita yang tinggal di rumah yang tidak layak huni,” ujarnya. Karena itu, program renovasi perlu berjalan beriringan dengan pembangunan rumah baru.
