Fajarasia.id – Kejaksaan Agung kembali di desak agar mengungkap Kasus Dugaan korupsi proyek Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) senilai Rp1,4 triliun.
Proyek itu diduga melibatkan beberapa Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Pengurus DPP hingga ke Provinsi dan Kabupaten Kota.
Dimana Anggaran proyek itu berada di bawah Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika sewaktu Menkominfonya di jabat Tifatul Sembiring yang juga Sebagai Ketua DPP PKS . Proyek berlangsung sejak 2010.
MPLIK diluncurkan Kominfo pada 2010, sebagai bagian dari program layanan USO, yang menghadirkan layanan dasar (voice) sampai layanan data (internet).
Tujuan program MPLIK ini awalnya untuk menjangkau daerah kecamatan yang tak terjangkau fasilitas internet dan mempercepat pemerataan akses telekomunikasi dan informasi, utamanya di daerah terpencil dan tertinggal.
Meski diluncurkan pada 2010, MPLIK sendiri baru beroperasi pada 2011, dengan model bisnis berupa beli jasa. Kominfo membayar jasa vendor sesuai Service Level Agreement (SLA) berdasarkan kontrak beli jasa, sementara pengadaannya dilakukan oleh operator.
Dana untuk program MPLIK ini berasal dari dana universal service obligation (USO), yang merupakan sumbangan dari pelaku usaha di sektor telekomunikasi, yaitu 1,25 persen dari pendapatan kotor operator telekomunikasi.
Dalam catatan Redaksi, proyek MPLIK yang dimulai pada era Menkominfo Tifatul Sembiring ini memiliki nilai proyek Rp 1,4 triliun dengan skema sewa 4 tahun yang terdiri dari 1.907 unit oleh tujuh perusahaan pemenang tender, yakni Telkom, Lintasarta, Jogja Digital, Multidata, WIN, Radnet, dan RMI.
Namun ternyata setelah Program MPLIK berjalan kurang lebih 3 tahun, dilakukan evaluasi bersama dengan Komisi I DPR RI.
Dalam rapat evaluasi dengan Komisi I DPR RI, diputuskan bahwa program ini dihentikan terhitung sejak 31 Desember 2014.
Penghentian Program MPLIK ini telah menimbulkan persoalan antara para pihak yang terlibat dalam proyek ini termasuk masalah utang piutang.
Masalah utang piutang ini juga terjadi pada pemenang salah satu tender, yakni PT Lintasarta.
Dimana puluhan armada MPLIK yang menjadi asetnya ditemukan terbengkalai sampai karatan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
“Upaya penyelesaian perhitungan utang/piutang antara Kominfo dengan para penyedia jasa yaitu PT Aplikanusa Lintasarta dilakukan melalui forum arbitrase sesuai dengan kontrak USO yaitu di BANI Arbitration Center dan berdasar putusan BANI maka Kominfo cq BP3TI telah diperintahkan membayar prestasi kerja MPLIK PT. Aplikanusa Lintasarta sampai dengan 31 Desember 2014,” jelas Ismail.
Status upaya penyelesaian program USO melalui BANI Arbitration Center sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 adalah telah diselesaikannya 47 sengketa kontrak USO yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dapat dilakukan pembayaran oleh Kemenkominfo cq BP3TI.
“Dan sementara ini ada 33 kontrak USO yang masih dalam proses persidangan untuk diperolehnya putusan di BANI Arbitration Center, serta hanya tinggal 12 kontrak USO yang belum diajukan proses penyelesaian sengketanya,” lanjutnya.
Sudah Piutang, Korupsi Pula
Tak cuma masalah utang piutang, program MPLIK ini pun punya rekam jejak negatif lain, yaitu terendusnya tindak korupsi yang dilakukan pejabat Kominfo.
Kala itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka untuk kasus pengadaan dalam proyek Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) pada tahun 2013 lalu.
Pejabat Kominfo yang dimaksud adalah Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika berinisial `S`.
Kejagung juga menetapkan status tersangka kepada pihak perusahaan rekanan berinisial `DNA`, yang merupakan direktur dari PT Multi Data Rencana Prima.
Pengadaan yang disidik Kejagung adalah pengadaan mobil internet paket VI (Provinsi Sumatera Selatan) senilai Rp 81,4 miliar dan paket VII (Jawa Barat dan Banten) sebesar Rp 64,1 miliar.
Sedangkan untuk modus korupsinya terkait dengan spesifikasi teknis dan operasional penyelenggaraan yang diduga tidak sesuai dengan dokumen kontrak.
Kala itu, tim penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan pada beberapa lokasi.
Penggeledahan ini berdasarkan surat perintah no print-37/F.2/Fd.1/07/2013 dan Surat Perintah penyitaan/penitipan no print-38/F.2/Fd.1/07/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang dilakukan di tiga tempat.
Pertama, di kantor Kominfo Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika BP3TI di menara Ravindo Lt 5 Jl Kebon Sirih No. 75 Jakarta Pusat, lokasi ke dua yakni kantor BP3TI di Wisma Kodel Lt 6 Jl HR Rasuna Said Kav B-4 Kuningan Jakarta Selatan.
Dan Ketiga kantor PT Multidata Rancana Prima di Raudha Building Jl Terusan HR Rasuna Said No. 21 Jakarta Selatan.
Kejagung menyita beberapa dokumen surat-surat yang dianggap perlu dari beberapa instansi dan perusahaan yang terkait dalam penggeledahan tersebut.
Bersambung sampai Terang Benderang……..****
