Fajarasia.id – Para Menteri Luar Negeri ASEAN dijadwalkan bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (22/12), untuk membahas ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja.
Pertemuan ini digagas Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025, menyusul kesepakatan antara Perdana Menteri Malaysia, Thailand, dan Kamboja pada 11 Desember lalu. Agenda dipimpin langsung oleh Menlu Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan.
Fokus Pertemuan
- Menjadi forum bagi Menlu ASEAN bertukar pandangan terkait situasi terkini.
- Membahas langkah konkret ASEAN dalam mendukung upaya de-eskalasi dan penghentian konflik.
- Menegaskan komitmen ASEAN menjaga perdamaian, stabilitas, dan solidaritas kawasan sesuai Piagam ASEAN dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC).
Komitmen Malaysia
Malaysia menegaskan akan terus mendorong dialog konstruktif agar kedua pihak menjunjung tinggi prinsip hukum internasional, hubungan bertetangga yang baik, serta penyelesaian sengketa secara damai dan berkelanjutan.
Karena isu yang sensitif, otoritas Malaysia membatasi peliputan jurnalis. Hanya media resmi pemerintah Malaysia yang diizinkan meliput jalannya pertemuan untuk memastikan informasi tetap akurat dan faktual.
Kuala Lumpur, 22 Desember 2025 – Para Menteri Luar Negeri ASEAN dijadwalkan bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (22/12), untuk membahas ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja.
Pertemuan ini digagas Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025, menyusul kesepakatan antara Perdana Menteri Malaysia, Thailand, dan Kamboja pada 11 Desember lalu. Agenda dipimpin langsung oleh Menlu Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan.
Fokus Pertemuan
- Menjadi forum bagi Menlu ASEAN bertukar pandangan terkait situasi terkini.
- Membahas langkah konkret ASEAN dalam mendukung upaya de-eskalasi dan penghentian konflik.
- Menegaskan komitmen ASEAN menjaga perdamaian, stabilitas, dan solidaritas kawasan sesuai Piagam ASEAN dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC).
Komitmen Malaysia
Malaysia menegaskan akan terus mendorong dialog konstruktif agar kedua pihak menjunjung tinggi prinsip hukum internasional, hubungan bertetangga yang baik, serta penyelesaian sengketa secara damai dan berkelanjutan.
Karena isu yang sensitif, otoritas Malaysia membatasi peliputan jurnalis. Hanya media resmi pemerintah Malaysia yang diizinkan meliput jalannya pertemuan untuk memastikan informasi tetap akurat dan faktual.
