Fajarasia.id – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terus mendukung keimigrasian berbasis teknologi informasi (TI) dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, gebrakan layanan keimigrasian berbasis digital banyak mendapatkan apresiasi.
“Strategi digitalisasi dan pelayanan kami juga boleh dikatakan banyak yang memuji. Transfirmasi digital is a must wajib dilakukan,” kata Yasonna Laoly dalam sambutan di acara Hari Bhakti Imigrasi ke-74, sebagaimana dikutip Redaksi, Sabtu (27/1/2024).
Menurut Yasonna, hingga saat ini teknologi informasi sangat berkembang begitu cepat di tengah dunia yang berkembang pesat. Sehingga kebutuhan masyarakat perlu dijawab melalui layanan digital.
“Segalanya serba digital maka mau tidak mau pelayanan publik harus melalui transformasi digital. Transformasi digital dan pelayanan saat ini bersiap dengan lebih baik jika dibandingkan pelayanan imigrasi beberapa tahun lalu,” ujar Yasonna.
Berkat inovasi digital, kata Yasonna, sejumlah kantor imigrasi telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sebab, penerimaan negara bukan pajak Ditjen Imigrasi 2023 mencapai Rp7,6 triliun, ini dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem keimigrasian.
“Saya mendorong seluruh jajaran, para kepala unit pelaksana teknis (UPT), kantor wilayah, dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Untuk membenahi diri dan meningkatkan pelayanan publik kita dengan dana yang cukup,” katanya, mengakhiri.***
