Fajarasia.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan penyakit tidak menular masih mendominasi beban kesehatan nasional. Hal ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Stroke, penyakit jantung iskemik, diabetes melitus, sirosis hati, dan penyakit jantung hipertensi saat ini mendominasi beban penyakit kita. Penyakit-penyakit ini berakar dari faktor risiko yang bisa dicegah, seperti hipertensi, merokok, pola makan tidak sehat, gula darah tinggi, dan obesitas,” kata Pratikno dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Pratikno, selama kebijakan kesehatan hanya berfokus pada pengobatan tanpa memperkuat pencegahan, tekanan terhadap JKN akan terus terjadi. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk lebih serius menekan pertambahan kasus penyakit tidak menular.
“Selama kita hanya memadamkan api di hilir melalui pengobatan, tanpa menutup keran di hulu lewat pencegahan, maka JKN akan terus terancam. Kita harus sungguh-sungguh mencegah bertambahnya penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah,” ucap Pratikno.
Sebagai langkah strategis, kata Pratikno, Pemerintah Indonesia menetapkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kemudian, Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan rumah sakit di sejumlah daerah Indonesia.
“Program pemeriksaan kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit daerah yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini harus menjadi prioritas,” ujar Pratikno.
Sementara, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa prioritas pembangunan kesehatan adalah menjaga masyarakat tetap sehat. Sejak 2018 hingga 2022, Kemenkes terus mendorong perubahan orientasi sistem kesehatan dari fokus mengobati menjadi menjaga dan mencegah masyarakat jatuh sakit.
“Mengurus orang agar tetap sehat jauh lebih penting dan membutuhkan perhatian serta anggaran lebih besar dibandingkan hanya mengobati orang saat sudah sakit. Karena ketika sakit, itu sudah terlambat dan biayanya sangat mahal,” kata Menkes Budi.
