Fajarasia.id — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pembangunan kembali Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo yang mengalami kerusakan serius layak mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini disampaikan usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan lintas kementerian terkait penataan infrastruktur pesantren di Kantor Kemenko PM, Jakarta.
Menurut Muhaimin, jumlah santri yang mencapai hampir dua ribu orang menjadi alasan utama perlunya intervensi negara. Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pelajar, termasuk para santri.
“Kalau 1.900 santri tidak punya tempat belajar, apakah kita akan biarkan mereka di tenda? Negara tidak boleh berpangku tangan,” tegasnya.
Penegakan Hukum dan Perlindungan Generasi Muda
Menko Muhaimin juga mendorong agar aspek hukum dalam insiden ambruknya bangunan pesantren tetap diproses, terutama jika ditemukan unsur kelalaian. Namun ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan para santri tetap dapat belajar dalam lingkungan yang aman.
“Generasi muda kita harus dilindungi. Soal kelalaian, biarlah proses hukum berjalan. Tapi kehadiran negara harus nyata dalam menjamin pendidikan mereka,” ujarnya.
Respons terhadap Kritik Penggunaan APBN
Menanggapi kritik dari sejumlah pihak terkait rencana penggunaan APBN untuk renovasi pesantren, Muhaimin mempertanyakan alternatif solusi yang ditawarkan. Ia menyayangkan adanya penolakan terhadap upaya pemerintah membantu anak-anak bangsa yang sedang menuntut ilmu.
“Kalau bukan APBN, lalu apa solusinya? Kita sedang bicara tentang anak-anak negeri yang butuh tempat belajar,” katanya.
Pesantren sebagai Pilar Swadaya dan Gotong Royong
Muhaimin juga menyoroti peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dari semangat swadaya masyarakat. Ia menyebut bahwa inisiatif lokal dalam membangun pesantren harus didukung oleh negara, terutama dalam hal pengawasan dan pemenuhan standar keselamatan.
“Pesantren adalah kekuatan masyarakat yang harus dijaga. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka tumbuh dengan aman dan berkelanjutan,” tutupnya.
Menko Muhaimin menambahkan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pesantren sangat besar, mengingat peran historis dan sosial pesantren dalam membentuk karakter bangsa sejak sebelum kemerdekaan.*****
