Fajarasia.co – Sampai saat ini Indonesia masih dapat mengendalikan laju inflasinya di tengah tren inflasi tinggi yang dialami banyak negara, sebagai imbas dari kenaikan harga komoditas global. Hingga April 2022, laju inflasi di Indonesia tercatat sebesar 3,5 persen.
“Dibandingkan negara-negara lainnya, laju inflasi Indonesia itu masih lebih rendah. Inflasi di AS dan Eropa pada bulan April 2022 mencapai angka tertinggi selama 4 dekade terakhir. Di negara Turki angka inflasinya mencapai 58 persen, dan Argentina sebesar 70 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pendapat fraksi-fraksi terkait Kebijakan ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR-RI, Selasa (31/5/2022).
Menurut Menkeu, meningkatnya inflasi di bulan April 2022 menjadi 3,5 persen selain akibat pengaruh kenaikan harga komoditas global, juga disebabkan faktor musiman terkait Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, serta mulai pulihnya permintaan domestik yang tercermin pada pergerakan inflasi inti (core inflation) yang berada dalam tren yang meningkat.
“Sejatinya, inflasi domestik berpotensi meningkat jauh lebih tinggi jika kenaikan harga komoditas global sepenuhnya di-pass-through ke harga-harga domestik. Namun, potensi transmisi tingginya harga komoditas global tersebut dapat kita redam dengan memberikan tambahan subsidi dan kompensasi BBM untuk mempertahankan harga jual BBM, LPG dan listrik di dalam negeri agar tidak naik,” papar Sri Mulyani.
Pemerintah telah mendapat persetujuan dari DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi BBM dalam APBN 2022 sebesar Rp 520 triliun.
“Ini menunjukkan APBN berperan penting sebagai shock absorber sehingga daya beli masyarakat serta keberlanjutan pemulihan ekonomi tetap dapat dijaga,” tukas Sri Mulyani.
Menkeu menyebutkan, berbagai lembaga internasional memperkirakan inflasi Indonesia tahun 2022 masih berada di bawah 4,0%, dengan Consensus Forecast per Mei 2022 pada kisaran 3,6%.
“Skema subsidi dan bantuan sosial akan terus dilaksanakan sebagai bagian dalam mengendalikan inflasi. Selain itu kebijakan pengendalian inflasi lainnya juga ditempuh bersama dengan Bank Indonesia melalui koordinasi yang kuat dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), baik di tingkat pusat maupun daerah,” tandas Sri Mulyani.
Karena itu Menkeu menyatakan, asumsi inflasi sebesar 2-4 persen di tahun 2023 masih cukup realistis dan sejalan dengan perkiraan lembaga-lembaga internasional yang memproyeksikan inflasi di Indonesia tahun 2023 sebesar 4 persen
Sementara itu dalam Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi XI DPR, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai harga sejumlah komoditas pangan yang berpotensi memicu inflasi di tahun ini.
“Untuk beras, dari data kita masih cukup produksinya dan surplus di beberapa tempat, tapi distribusi menjadi tantangan karena tidak semua provinsi surplus beras. Jadi perlu menjaga beras. Telur ayam ras menjadi catatan karena pakannya dari impor, minyak goreng juga harganya masih tinggi, mie juga harga gandumnya makin meningkat,” papar Margo.
Harga pangan tersebut, tegas Margo, menjadi catatan bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian harga agar tidak menggerus daya beli masyarakat, utamanya masyarakat miskin.******
