Fajarasia.id — Suasana asri halaman Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung) mendadak berubah menjadi forum aspirasi dadakan. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, yang tengah melakukan Kunjungan Kerja Spesifik, “ditodong” oleh sekelompok mahasiswa peserta program Istura (Istana untuk Rakyat) dengan isu serius: konflik adat dan pelanggaran HAM.
Salah seorang mahasiswa dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia (ILMISPI) dengan suara bergetar menagih peran negara dalam melindungi masyarakat adat. Ia menuturkan konflik agraria di kampung halamannya, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, bahkan telah memakan korban fisik akibat benturan dengan perusahaan.
“Bapak ini di Komisi XIII melindungi HAM. Kita di Indonesia ini sekarang banyak sekali masyarakat adat berkonflik dengan PT, tapi masyarakat adat itu tidak dapat kepastian HAM,” ujarnya lantang di hadapan Willy.
Alih-alih defensif, Legislator Fraksi NasDem itu menyambut baik keberanian mahasiswa. Ia mendengarkan dengan seksama, lalu menegaskan komitmen DPR untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. “Kami akan terima aspirasi itu nanti di DPR. Bahkan besok saya akan terima mereka juga secara khusus,” tegas Willy.
Dialog tak terencana ini menjadi bukti nyata bahwa Istana untuk Rakyat bukan sekadar slogan. Di bawah naungan Gedung Agung, suara mahasiswa tentang ketidakadilan di pelosok negeri berhasil menembus sekat protokoler dan langsung sampai ke telinga wakil rakyat.
