Fajarasia.id – Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan relevansi pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren sebagai kebutuhan negara dalam menjaga moderasi beragama sekaligus menjaga kemandirian pesantren.
“Pesantren sejak dulu sudah menjalankan tiga fungsinya, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan negara melalui undang-undang bukan hanya bentuk rekognisi, tetapi juga proteksi terhadap eksistensi dan independensi pesantren,” ujar Lukman di Antara Heritage Centre (AHC) Jakarta, Kamis.
Menurut dia, negara berkepentingan memastikan pemahaman keagamaan mayoritas warganya tetap moderat.
Salah satu dari tujuh ruhul pesantren adalah nasionalisme, sehingga kehadiran Ditjen Pesantren menjadi strategis untuk meneguhkan peran pesantren dalam menjaga keseimbangan.
“Tidak ada pesantren yang tidak nasionalis. Moderasi itu ada di tengah, dan negara berkepentingan untuk memastikan itu,” kata dia.
Lukman menegaskan keberadaan Ditjen Pesantren bukan untuk mengurangi kemandirian pesantren, melainkan menghadirkan keseimbangan antara rekognisi, proteksi, dan fasilitasi negara.
Dengan begitu, pesantren dapat semakin kokoh dalam berkontribusi bagi bangsa sekaligus memperkuat moderasi beragama.
“Agama itu build in dalam negara kita, menjadi sumber kontribusi bagi bangsa. Maka kehadiran Ditjen Pesantren sangat relevan, karena menyangkut masa depan moderasi beragama di Indonesia,” kata Lukman.
Sementara itu, Direktur Pesantren Basnang Said menjelaskan inisiasi pembentukan Ditjen Pesantren sudah dimulai sejak 2017.
“Sejumlah fraksi di DPR seperti PPP dan PKB mendorong lahirnya UU Pesantren. Namun sampai sekarang, Ditjen Pesantren belum terbentuk karena dianggap belum memenuhi syarat,” kata dia.
Basnang berharap saat peringatan Hari Santri 2025, Direktorat Jenderal Pesantren dapat segera diresmikan sebagai kado istimewa bagi salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia tersebut.****
