Fajarasia.id – Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini mengatakan, pidato Presiden Prabowo Subianto sebagai dokumen politik penting tahun ini. Pidato itu disampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD memperingati HUT ke-80 RI.
Menurutnya, pidato Presiden memadukan refleksi sejarah, capaian awal pemerintahan, dan arah kebijakan strategis. Namun, apresiasi itu harus dibarengi catatan agar substansi pidato diwujudkan dalam langkah nyata.
“Pidato Presiden bukan sekadar seremoni, tetapi kompas politik, ekonomi, dan sosial lima tahun ke depan. Kompas itu tidak akan berguna bila tidak ditempuh dengan langkah nyata,” ujarnya , Minggu (17/8/2025).
Novita menekankan pentingnya menjaga demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan gotong royong, persatuan, dan kekeluargaan. Ia menegaskan demokrasi harus berjalan seiring dengan nomokrasi atau negara hukum.
“Demokrasi tanpa nomokrasi bisa jadi tirani mayoritas, sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi berisiko otoritarianisme. Karena itu, penguatan kebebasan pers, transparansi anggaran, dan perlindungan hak-hak sipil harus konsisten dijaga,” katanya, menegaskan.
Legislator Komisi VII itu mengapresiasi komitmen Presiden kembali pada amanat Pasal 33 UUD 1945. Namun, ia mengingatkan kedaulatan ekonomi harus benar-benar dirasakan hingga pelosok desa.
“Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi pemerataan. Jangan sampai kebijakan hanya menguntungkan kelompok konglomerasi, sementara para pelaku UMKM justru tersingkir,” ucapnya.
Terkait penertiban sawit ilegal dan tambang bermasalah, Novita meminta langkah nyata di lapangan. “Penegakan hukum jangan berhenti pada wacana, tambang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan lingkungan,” katanya.
Ia mengapresiasi, langkah pemerintah menyelamatkan Rp300 triliun APBN dari potensi penyelewengan sebagai capaian positif. Namun, ia menekankan prinsip keadilan harus ditempatkan di atas efisiensi.
“Efisiensi tanpa keadilan akan melahirkan ketimpangan baru. Tapi jika keadilan dijalankan dengan efisiensi, manfaatnya akan merata bagi rakyat,” ujarnya.
Ia menyambut baik program Makan Bergizi Gratis (MGB), Sekolah Rakyat, dan peningkatan kesejahteraan guru. Namun, ia mengingatkan pembangunan SDM unggul tidak cukup hanya dengan infrastruktur.
“Kita butuh pendidikan karakter berbasis Pancasila, gotong royong, literasi digital, dan keterampilan abad ke-21. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sebagai warga negara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Ia mengatakan, rakyat kini semakin kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah. “Pidato Presiden harus dikawal agar tidak berhenti sebagai janji. Rakyat mendukung, tetapi juga siap menolak bila tidak adil,” ujarnya.***
