Fajarasia.id – Bencana banjir yang melanda Sumatera menjadi alarm keras bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh berjalan dengan mengorbankan kelestarian alam. Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menegaskan bahwa investasi dan pertumbuhan harus sejalan dengan komitmen menjaga lingkungan hidup.
Ateng mengungkapkan, sejak lama pihaknya telah memperingatkan adanya perusahaan tambang yang menguasai konsesi lebih dari 100.000 hektare, namun minim pengawasan. Kondisi ini membuka celah bagi penambangan liar dan perkebunan ilegal di dalam wilayah konsesi. “Inilah yang kami sebut sebagai utang ekologis, dan pemerintah harus mendorong penyelesaiannya,” tegas legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Ia juga menyoroti banyak perusahaan yang belum menuntaskan kewajiban lingkungan, seperti reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi hutan pinjam pakai. Meski ada moratorium pembukaan lahan perkebunan, praktik ilegal masih terjadi, bahkan di kawasan hutan lindung Tesso Nilo yang kini disebut telah berubah hingga 60 persen menjadi kebun sawit.
Meski kritis, Ateng tetap mengapresiasi langkah pemerintah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) serta memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dari Kementerian Kehutanan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membuat penanganan isu lingkungan lebih fokus dan tidak tumpang tindih.
Sebagai penutup, Ateng menyerukan agar pemerintah daerah segera menuntaskan revisi tata ruang berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perusahaan melunasi kewajiban ekologisnya, masyarakat tidak lagi diperalat oleh pengusaha nakal, serta akademisi aktif memberi masukan kebijakan. “Saya mohon semua pihak dapat memberikan masukan sesuai keahliannya demi perbaikan regulasi,” pungkasnya.
