Fajarasia.id – Kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) setelah Thomas Djiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai bisa menjadi pemicu reshuffle Kabinet Merah Putih.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai satu jabatan kosong kerap menjadi bola liar dalam politik. “Dalam politik, kursi kosong jarang berhenti sebagai urusan teknis. Ia sering memicu evaluasi ke pos-pos lain,” ujarnya, Rabu (28/1).
Menurut Arifki, posisi Wamenkeu yang strategis membuat kekosongannya mudah dibaca sebagai sinyal evaluasi kinerja kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini memunculkan wacana reshuffle yang bisa merembet ke kementerian lain.
“Kekosongan ini bisa menjadi efek domino. Bukan berarti reshuffle pasti melebar, tetapi membuka ruang bagi presiden untuk sekalian melakukan penyelarasan di kementerian lain,” jelasnya.
Arifki menambahkan, keputusan sepenuhnya ada di tangan presiden. Jika langkah minimal dipilih, pengisian jabatan hanya berhenti di level wakil menteri. Namun, jika ada sektor lain yang dinilai perlu diperkuat, reshuffle menteri lain menjadi opsi rasional.
“Ini momentum berbenah. Presiden bisa saja memanfaatkan satu kursi kosong untuk menata ulang lebih dari satu pos,” katanya.
Memasuki tahun 2026, isu reshuffle disebut semakin sensitif karena kabinet berada dalam fase pembuktian kinerja. Toleransi terhadap menteri yang dianggap kurang optimal pun semakin menurun.
“Di tahun pembuktian, satu masalah jarang diperlakukan sebagai masalah tunggal. Biasanya dibaca sebagai bagian dari gambaran besar,” pungkas Arifki.
