Fajarasia.id – Deputi III Kepala Staf Presiden (KSP), Edy Priyono mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) selalu memonitor pergerakan harga kebutuhan pokok. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan inflasi, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Awalnya ia menyampaikan terdapat sejumlah Kabupaten/Kota yang masuk dalam peringatan akan disparitas harga bahan pokok diawal tahun 2025. Edy menjelaskan bahwa pihaknya mengelompokkan 10 daerah yang memiliki disparitas harga pokok yang tinggi dan rendah.
“Ini penting untuk kami sampaikan, karena yang tidak disebut di sini bukan berarti aman-aman saja. Penting sekali bagi Bapak-Ibu di pemerintah daerah untuk selalu memonitor harga di daerah masing-masing,” kata Edy dalam rakor yang digelar secara daring.
Ia menjabarkan dalam upaya menekan laju inflasi, pemerintah melakukan screening disparitas harga, dengan kategori rendah, sedang hingga tinggi. Screening itu dilakukan dengan memantau penjualan sejumlah komoditas bahan pokok hingga 17 Januari 2025.
Dari hasil pemantauannya itu, komoditas cabai rawit merah berada di kelompok disparitas harga antar daerah yang sangat tinggi. Sementara untuk disparitas harga dengan status rendah, yakni komoditas Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani dan komoditas kedelai.
“Per 15 Januari itu (GKP) ada kenaikan harga pembelian pemerintah menjadi Rp6.500 sebelumnya Rp6.000. Sehingga harga gabah kering sebenarnya kalau dari sisi harga, tidak terjadi perubahan yang drastis secara rata-rata nasionalnya,” ujarnya.*****
