fajarasia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengangkutan bantuan sosial (bansos) beras yang terjadi di Kementerian Sosial pada tahun 2020. Fokus utama penyidikan saat ini adalah menelusuri mekanisme penyaluran lima juta paket bansos yang tersebar di 15 provinsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik tengah mendalami bagaimana proyek distribusi bansos tersebut diperoleh dan dijalankan oleh pihak-pihak terkait. “Kami sedang menelusuri proses pengadaan proyek distribusi bansos beras, termasuk bagaimana mekanisme penyalurannya,” ujarnya kepada media, Senin (20/10/2025).
Budi menjelaskan bahwa bantuan tersebut ditujukan bagi lebih dari lima juta keluarga penerima manfaat di 15 provinsi, dengan pelaksanaan distribusi berlangsung sekitar bulan September hingga November 2020. Proyek ini merupakan bagian dari total 10 juta paket bansos yang disalurkan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Dalam kasus ini, PT DR Group diketahui sebagai salah satu pihak yang memperoleh kontrak pendistribusian. KPK juga menyoroti peran subkontraktor dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Tiga orang hadir dalam pemeriksaan hari ini, sementara satu saksi lainnya, Dedy Rahman dari Perum Bulog, meminta penjadwalan ulang. Berikut nama-nama saksi yang diperiksa:
Joseph Sulistijo, Direktur PT Amanat Perkasa Speed
Rully Firmansyah, Manajer Gudang PT Amanat Perkasa Speed/Total Logistik (2013–2022)
Paulus Moroopun Hayon, Manajer Urusan Umum PT DOSNI ROHA
Sebelumnya, pada Agustus 2025, KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam perkara ini, terdiri dari tiga individu dan dua perusahaan. Selain itu, empat orang juga dikenai larangan bepergian ke luar negeri, yakni:
Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (Komisaris Utama PT Dosni Roha)
Herry Tho (Direktur Operasional DNR Logistics 2021–2024)
Kanisius Jerry Tengker (Direktur Utama DNR Logistics 2018–2022)
Edi Suharto (Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial)
KPK menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus berlanjut guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memastikan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.****
