Fajarasia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap masalah dugaan korupsi pengadaan tanah pada Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019 sudah merugikan keuangan negara sampai mencapai ratusan miliar rupiah.
KPK balik aktif menilik masalah tadi ketika menemukan bukti baru sampai menggeledah sejumlah ruang kerja pimpinan DPRD DKI Jakarta Selasa (17/1) lalu.
“Diduga [kerugian negara] sanggup mencapai ratusan miliar terkait menggunakan kasus yg dilakukan proses sidik sang KPK ketika ini,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri ketika dikonfirmasi, Kamis (19/1/2023).
KPK setidaknya menggeledah enam ruang kerja pada Gedung DPRD DKI Jakarta pada lantai 10, 8, 6, 4, & dua termasuk pula ruang kerja Komisi C DPRD DKI Jakarta. Ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yg berada pada lantai 10 turut digeledah.
Dari penggeledahan itu, tim KPK mengamankan & menyita sejumlah dokumen & bukti elektronika terkait menggunakan proses pembahasan & persetujuan penyertaan kapital wilayah (PMD) buat Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Pengadaan tanah pada Pulogebang adalah proyek perusahaan wilayah tadi.
“Sejauh ini KPK menemukan bukti permulaan yg relatif adanya dugaan perbuatan melawan aturan dalam proses pengadaan tanah pada Pulogebang sebagai akibatnya diduga muncul kerugian keuangan negara,” celoteh Ali.
“KPK pula sudah menemukan pihak yg bisa dipertanggungjawabkan secara aturan dalam proses penyidikan yg kami lakukan ini, namun kami pastikan ketika proses penyidikan ini relatif kami akan umumkan siapa saja yg ditetapkan menjadi tersangka termasuk konstruksi perkaranya,” tandasnya.
Kasus ini adalah pengembangan menurut kasus korupsi pengadaan tanah pada Munjul yg menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya periode 2016-2021 Yoory Corneles Pinontoan & kawan-kawan.****
